SATELITNEWS.COM, SERANG – Serapan APBD Perubahan Pemprov Banten TA 2022, sampai menjelang berakhirnya tahun anggaran masih relative rendah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), salah satunya yang disebut serapannya masih rendah.
“Seingat sayam kemarin itu Dinas PUPR,” kata Pj Sekretaris Daerah Pemprov Banten, M. Tranggono, Jumat (25/11/2022) lalu.
Meski memastikan bahwa Dinas PUPR serapan anggaran tahun ini masih rendah. Namun, Tranggono mengaku tidak ingat persentase pastinya .
Lebih jauh Tranggono menyebut, harus ada yang dievaluasi terkait dengan rendahnya serapan anggaran di DPUPR itu, yang disebabkan oleh pola pembayaran pekerjaan kepada kontraktor yang dilakukan di akhir atau setelah pekerjaan selesai dilakukan kontraktor.
Mestinya, menurut dia, ke depan pembayaran pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan termin waktu pembayaran yang diatur dalam kontrak, antara OPD dengan kontraktor.
“Ini PR (pekerjaan rumah) kita. Ke depan jangan begitu (jangan pembayaran dilakukan di akhir menunggu pekerjaan sekesai),” tambahnya, seraya mengaku, pihaknya akan mensosialisasikan pola pembayaran sesuai termin dalam kontrak pekerjaan atau tidak melakukan pembayaran di akhir pekerjaan kepada OPD.
Baca Juga: DPUPR Banten Pastikan Ruas Jalan Provinsi di Pandeglang Siap Dilintasi Pemudik
Mengingat kendala rendahnya serapan anggaran yang disebabkan pembayaran di akhir pekerjaan, Tranggono mengaku, optimistis serapan anggaran APBD Pemprov Banten secara keseluruhan nantinya dapat mencapai angka 90 persen.
“Karena kan sebetulnya pekerjaanya mah sedang berlangsung. Hanya pembayarannya saja yang di akhir, sehingga belum tercatat sebagai serapan anggaran,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Banten, Rina Dewiyanti, mengungkapkan, sampai 14 November realisasi pendapatan Pemprov sudah mencapai 83,58 persen. Sedangkan, realisasi belanja sudah 72,57 persen.
Adapun Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, mengklaim serapan anggaran Banten masuk empat besar Nasional, tanpa merinci angka persisnya dari nilai APBD 2022 senilai Rp12,7 triliun tersebut. Al Muktabar hanya meminta seluruh OPD dapat lebih memaksimalkan serapan anggaran APBD 2022 sehingga target serapan maksimal dapat dilakukan.
Hal ini diungkapkan Al Muktabar setelah sebelumnya diberitakan bahwa hingga dimulainya pelaksanaan APBD 2022 Perubahan pada medio Oktober lalu, serapan anggaran Pemprov Banten masih menduduki peringkat ke 12 Nasional. Pada saat itu tercatat serapan anggaran Pemprov Banten hanya berkisar di angka 64 persen, sehingga nyaris menyisakan anggaran menjadi SILPA atau sisa lebih penggunaan anggaran sekitar Rp4 triliun.
Sementara, Anggota Badan Anggaran DPRD Banten, Gembong Sumedi menyebut, kinerja serapan anggaran Pemprov Banten berbanding terbalik dengan pengajuan anggaran yang dilakukan sebelumnya kepada DPRD agar disetujui.
Baca Juga: Soal SE Optimalisasi Anggaran 2023, M. Trangono : Kita Hanya Menjaga Kehati-hatian
Gembong yang juga Ketua DPW PKS Banten ini, mengaku ragu serapan anggaran Pemprov Banten tahun ini dapat mendekati 100 persen. (mg2)
