SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Tidak sedikit yang sudah mendapatkan bantuan kembali mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BTS) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bahkan yang sudah meninggal dunia pun masih mendapatkan. Hal ini dikarenakan tidak sinkronnya validasi data penerima BLT, untuk masyarakat terdampak Covid-19 antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) hingga tingkat RT.
Kondisi ini pun menjadi gejolak di lingkungan masyarakat, sehingga tidak sedikit yang melakukan protes lewat media sosial (Medsos). Seperti yang dilakukan pemilik akun Facebook Sumardi FR, warga Kabupaten Pandeglang.
Dia menulis dalam akunnya, ”sebenarnya negara ini serius gak sih ngurus rakyatnya?. Karena beberapa minggu kebelakang, RT, RW dipinta nama-nama Kartu Keluarga (KK) untuk data usulan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Pemerintah Desa (Pemdes). Pemdes meminta ke RT dan RW, karena dipinta oleh Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kecamatan atas Permintaan Kabupaten yang oleh Kabupaten akan disetorkan Ke Pemerintah Pusat (cq.Kemensos RI).
“Minggu ini keluarlah nama-nama calon penerima BLT tersebut yang akan menerima BLT dari Pemerintah Pusat (Kemensos). Sementara nama-nama yang keluar hasil validasi Kemensos itu, melenceng dari data yang diusulkan Pemdes,” keluhnya.
Bahkan dia juga mencontohkan melencengnya data penerima bantuan tersebut. Katanya, contoh nama KK yang sudah mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) PKH (Program Keluarga Harapan) muncul lagi.
Selain itu lanjutnya, yang sudah mendapatkan Bansos Jamsosratu muncul lagi, dan yang sudah mendapat Bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) muncul lagi. Bahkan tegas dia, yang lebih konyol lagi, orangnya sudah meninggal dunia muncul namanya muncul lagi sebagai calon penerima BLT. Padahal sebelumnya nama tersebut tidak ada dalam data usulan Pemdes.
Baca Juga: Bupati Dewi: Purna Tugas Sebagai ASN Bukan Akhir Pengabdian
“Lantas , apa fungsinya Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa selama ini, minggu-minggu ini yang disibukan dengan pendataan di masyarakat. Sebenarnya Kemensos pakai data mana?, data tahun brapa?,” tanyanya.
Kalau saja data yang dipakai Kemensos ini data lama ungkapnya,kenapa ada permintaan data terbaru. “Loba teu ngaradigna ieu kadang-kadang nu diluhur (banyak yang tidak benar kadang-kadang yang di atas). Piraku jelma nu geus modar geh ngarana kaluar deui meunang BLT? (Masa orang yang sudah mati, namanya keluar lagi dapat BLT),” tulisnya kesal.
Terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, Tanto Warso Arban mengatakan, jika terjadi dobel data untuk penerima bantuan, uang akan dikembalikan ke negara.
“Jika penerima meninggal akan digantikan ahli waris. Apabila pindah domisili masih di kecamatan yang sama tetap bisa disalurkan. Namun, kalau penerima sudah mendapatkan program dari pemerintah seperti PKH dan BNPT, tidak dapat disalurkan dan uang akan dikembalikan ke negara melaui PT Pos,” kata Tanto saat monitoring penyaluran BST di Kelurahan Kadumerak, Kecamatan Karangtanjung, Senin (11/5).
Tanto menjelaskan, bahwa data penerima bantuan itu langsung dari Pemerintah Pusat diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Untuk Pandeglang kurang lebih mendapatkan quota sebanyak 54.800. Hari ini (kemarin, red) disalurkan di empat kecamatan di masing-masing desa dan kelurahan,” jelasnya.
Adapun tujuan monitoring yang dilakukan, menurutnya ialah untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar. “Penyaluran melalui PT. Pos. Kami Pemda mendampingi dalam penyediaan data,” klaimnya.
Baca Juga: Kodim 0601/Pandeglang Siagakan Personel guna Antisipasi Dampak Erupsi GAK
Senada, Camat Karangtanjung, Neneng Nuraeni mengatakan, jika terjadi dobel data pada penerima bantuan, uang akan dikembalikan kepada pihak PT. Pos. “Surat panggilan dan uangnya kami kembalikan ke kantor Pos. Pihak PT Pos yang langsung koordinasi dengan kementerian,” imbuhnya.
Namun pihaknya bakal melakukan pelaporan atas kondisi yang terjadi itu. “Kami juga membuat laporan untuk penghapusan dan pergantian nama, sehingga bisa diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan,” ungkapnya.
Adapun penerima di kecamatan yang dipimpinnya itu tambahnya, sedang mendapatkan kuota sebanyak 643 orang tersebar di 4 kelurahan.
“Masing-masintg kelurahan dari total 643 orang yang dapat, yakni di Kelurahan Cigadung 159 orang, Juhut 224 orang, Kadumerak 141 orang dan Pagadungan 149 orang,” tandasnya. (nipal/aditya)
