SATELITNEWS.COM, SERANG–Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemprov Banten, masuk 10 besar tertinggi secara nasional. Berdasarkan data terupdate, untuk realisasi anggaran belanja berada pada posisi rangking 5 atau 51,67 persen. Sedangkan, pendapatan rangking 7 dengan realisasi 57,49 persen.
Hal tersebut, berdasarkan data yang diolah oleh Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 1 Juli hingga 18 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB.
“Kita bekerja keras, untuk bagaimana serapan anggaran dan pendapatan tersebut. Mudah – mudahan, nanti target yang telah kita siapkan dalam perencanaan APBD TA 2023, semua tercapai,” ungkap Pj Gubernur Banten Al Muktabar, di Pendopo Gubernur, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (21/8/2023).
Selain itu, kata Al Muktabat, pihaknya juga terus menjaga jarak antara realisasi pendapatan dan pembelanjaan. Hal itu dilakukan, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kita harus atur ritme, agar tidak terjadi gagal bayar. Kita terus berjuang, agar sumber pendapatan terus digalakan dan pembelanjaannya kita kawal,” tambahnya.
Dikatakannya, dalam proses pembelanjaan, Pemprov Banten juga menggukan sistem e-Katalog guna mengedepankan akses transparansi, akuntabel, efektif dan efesien.
Tidak hanya itu, Al Muktabar menuturkan Pemprov Banten juga mendapatkan pendampingan dari Kejati Banten, terhadap projek-projek strategis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Jadi itu mitigasi risiko, dari upaya kita dalam mencapai target pembangunan kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Banten Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh
Sementara, Kepala Badan Pengeloaan Aset dan Keuangan Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menyampaikan, realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Banten pada 18 Agustus 2023 mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan setahun sebelumnya.
“Realisasi 18 Agustus 2023 itu pendapatan 57,49 persen dan belanja 51,67 persen, sedangkan realisasi 18 Agustus 2022 itu pendapatan 56,55 persen dan belanja 50,95 persen. Maka terlihat ada pertumbuham dari sisi pendapatan dan belanjanya,” ujar Rina.
BeritaTerbaru
Selanjutnya, terkait realisasi belanja 51,67 persen tersebut terdiri dari belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. “Belanja modal semua sekarang sedang berproses pelaksanaan, biasa trend realisasinya di triwulan 3 dan 4,” tandasnya.
Dengan masuknya Provinsi Banten dalam 10 besar daerah tertinggi, dalam realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2023, Rina berharap capaian tersebut dapat terus dijaga hingga akhir tahun.
“Kalau melihat raihan realisasi tersebut, kita semua berharap itu dapat dicapai sampai akhir tahun, serta realisasi bisa terus terjaga dengan baik sesuai perencanaan yang telah ditetapkan,” tandasnya lagi.
Terpisah, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten E.A. Deni Hermawan mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan upaya-upaya intensifikasi pendapatan. “Seluruh jajaran Bapenda sungguh-sungguh bekerja melakukan intensifikasi pendapatan,” ungkap Deni.
Baca Juga: Waspada Sebaran Abu Vulkanik GAK, Masyarakat Diminta Gunakan Masker
Guna mengoptimalkan pendapatan, kata Deni, dirinya meminta kepada seluruh pegawai Bapenda Provinsi Banten dapat memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada masyarakat. “Optimal pendapatan dan maksimal pelayanan,” tuturnya.
Selain itu, Deni menuturkan dengan adanya kebijakan fiskal daerah yang tertuang pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya. Diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan dan mencapai target yang telah di tentukan.
“Kita hanya akan bekerja saja maksimal, mudah-mudahan sesuai dengan target,” imbuhnya.
Berdasarkan data target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain, Pendapatan Daerah yang sah Provinsi Banten hingga 19 Agustus 2023.
Pendapatan Asli Daerah dari target Rp. 8.544.574.336.460 dan telah teralisasi sebesar Rp. 5.115.927.774.141 atau sebesar 59,87 persen, yang terdiri dari Pajak Daerah dari target Rp. 7.944.849.811.619 dan telah terealisasi Rp. 4.850.095.635.250 atau sebesar 61,05 persen, Retribusi Daerah dari target Rp. 120.886.373.105 dan telah terealisasi Rp. 9.768.292.970 atau sebesar 8,08 persen.
Selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari target Rp. 67.712.793.358 dan telah terealisasi Rp. 58.261.977.970 atau sebesar 86,04 persen, dan lain-lain PAD yang sah dari terget Rp. 411.125.358.378 dan telah terealisasi Rp. 197.801.867.951 atau sebesar 48,11 persen serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari target Rp. 13.845.437.311 dan telah terealisasi Rp. 6.759.900.000 atau sebesar 48,82 persen. (luthfi)
