SATELITNEWS.COM, SERANG – Jabatan eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, tahun 2024 ini banyak yang kosong, akibat ditinggal pensiun.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang, memastikan akan segera melakukan pengisian terhadap kekosongan jabatan tersebut.
Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, Surtaman mengatakan, jabatan yang kosong antara lain untuk eselon II jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang.
Namun untuk kedua jabatan tersebut, telah dilakukan Open Bidding dan tinggal menunggu pelantikan.
“Untuk jabatan Kepala Disdukcapil, namanya sudah kami sampaikan ke Mendagri, sedangkan jabatan Sekda sudah ada tiga besar. Jadi tinggal nanti melantik,” ujar Surtaman, Minggu (17/3/2024).
Surtaman menuturkan, untuk pejabat eselon II lainnya yang baru saja pensiun antara lain, Asda II Hamdani. Sedangkan, pejabat eselon II lainnya yang tahun ini akan memasuki pensiun, ada Kepala BPBD Kabupaten Serang Nana Sukmana Kusuma, dan Direktur Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang, Agus Sukmayadi.
Baca Juga: Tahun 2027, Pemkab Serang Gelar Pilkades Serentak di 191 Desa
“Pejabat yang pensiun dan akan memasuki masa pensiun itu, untuk open bidding nya bakal dilakukan pada Juni secara serentak. Tujuannya, untuk menghemat anggaran yang dikeluarkan, karena adanya keterbatasan anggaran. Untuk mengisi kekosongan sementara akan dijabat Plt,” paparnya
Kemudian untuk jabatan eselon III yang kosong, kata Surtaman Camat Bandung, Camat Bojonegara, dan ada beberapa kepala bidang. Adapun untuk mekanisme pengisiannya bisa dari hasil asesmen dan kinerja agar dapat menjadi pertimbangan, serta menerima usulan dan masukan dari Kepala OPD maupun Camat.
Setelah nama-nama tersebut sudah ada, nanti akan dibahas pada rapat tim penilaian kinerja yang dilakukan oleh, sekda, bkpsdm, inspektorat, Asda III, Asda I dan Kabag Organisasi.
“Pola penempatan jabatan ada horizontal vertikal dan diagonal, yang penting pendidikannya sesuai. Jangan sampai, ada kepala bidang pelayanan kesehatan pada dinkes tapi diisi dari sarjana pemerintahan itu tidak nyambung,” pungkasnya. (sidik)
