SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Meluasnya kekeringan yang berdampak terhadap krisis air bersih di Pandeglang, nampaknya belum disikapi lebih serius. Buktinya, sejak kekeringan melanda hingga kini, Pemkab Pandeglang belum menaikan status penanganan bencana tersebut.
Diketahui, kekeringan melanda sekitar 15 Kecamatan di Pandeglang yaitu, Kecamatan Picung, Sindangresmi, Panimbang, Sobang, Patia, Sukaresmi, Cibaliung, Sumur, Cibitung, Cigeulis, Angsana, Pagelaran, Labuan, Carita, Munjul dan Kecamatan Cimanggu.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengakui, pihaknya belum mengambil kebijakan lebih lanjut dalam penanganan bencana kekeringan dan krisis air bersih yang melanda beberapa wilayah Pandeglang.
“Belum, kita belum menetapkan kebijakan lebih lanjut. Kita baru sebatas mengirimkan bantuan pasokan air bersih, kepada warga yang mengalami krisis air bersih, kalau untuk penetapan status, baru akan kita bahas,” kata Fahmi, Senin (26/8/2024).
Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang ini mengaku, baru akan merumuskan draft kenaikan status menjadi siaga. Saat ini, pihaknya sudah menyampaikan kepada BPBDPK Kabupaten Pandeglang, terkait rencana kenaikan status penanganan kekeringan dan krisis air bersih.
“Akan segera kita rapatkan, tetapi saya sudah sampaikan kepada BPBDPK agar segera membuat draf penanganan bencana, agar statusnya naik menjadi siaga dulu, apabila belum tertangani kita naikan lagi menjadi darurat,” ujarnya.
Baca Juga: Erupsi GAK Terus Meningkat, Sekolah di Pandeglang Berlakukan BDR
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini juga mengatakan, setelah ada perubahan kebijakan tersebut, dana Tidak Terduga (TT) pada pos APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 bisa segera dipergunakan, untuk menangani bencana kekeringan dan krisis air bersih di Pandeglang.
“Kalau sekarang belum bisa dipergunakan dana TT itu, kalau sudah naik menjadi siaga sudah bisa kita gunakan. Makanya setelah draf ini dibuat, kita akan segera gunakan dana TT untuk penanganan bencana saat ini,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, meluasnya krisis air bersih di Pandeglang mendapat perhatian serius Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, M. Habibi Arafat. Politisi Partai Golkar ini ,menyarankan agar Pemkab segera membangun pipanisasi.
Habibi menilai, selama ini kinerja instansi terkait dalam menghadapi bencana kekeringan lamban. Bagaimana tidak, pihaknya selalu menyampaikan agar Pemkab membuat solusi untuk mengatasi bencana kekeringan, namun tidak pernah ditindaklanjuti.
“Setiap rapat dengan pendapat maupun rapat dengan instansi terkait, saya selalu sampaikan agar segera buat pipanisasi, buat saluran untuk mengalirkan air dan lainnya. Saya sampaikan itu setiap rapat, tapi sampai sekarang enggak pernah ada kejelasannya,” katanya, Selasa (20/8/2024).
Habibi mengatakan, persoalan kekeringan dan krisis air bersih merupakan bencana yang selalu terjadi setiap tahun. Seharusnya, kinerja pegawai Pemkab Pandeglang dalam memetakan program kerja yang tepat agar kekeringan bisa diatasi.
Baca Juga: Abu Vulkanik Erupsi GAK Hujani Pandeglang, Bupati Dewi: Gunakan Masker dan Kacamata
“Ini kan setiap tahun selalu terjadi kalau musim kemarau, jangan hanya sekedar memberikan bantuan air bersih saja, itu kan enggak menyelesaikan masalah, harus diselesaikan masalahnya supaya tenang,” tandasnya.
Habibi mendesak, agar Pemkab mengeluarkan kebijakan tanggap darurat bencana kekeringan dan krisis air bersih. Dengan begitu, alokasi anggaran kebencanaan bisa dipergunakan untuk pembangunan sarana air bersih dan bisa membantu masyarakat.
“Walaupun ada kriteria tertentu untuk kebijakan mengeluarkan tanggap darurat bencana, tetapi sebaiknya jangan banyak pertimbangan, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, harus bisa diprioritaskan,” imbuhnya. (adib)
