SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Tak puas dengan hasil tes DNA yang telah diumumkan oleh Pusdokkes Polri di Markas Bareksrim Polri, Jakarta Selatan, pada 20 Agustus 2025 lalu, Lisa Mariana meminta agar penyidik bersedia memfasilitasi tes DNA kedua di Singapura sebagai second opinion.
Atas permintaan itu, kubu Ridwan Kamil menyatakan bahwa permintaan tersebut hanya sensasi untuk mengulur waktu. Penasihat hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menyampaikan bahwa tes DNA yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Prosesnya juga berlangsung secara transparan. Karena itu, dia menilai tidak perlu dilakukan tes DNA ulang.
“Sepengetahuan kami, fakta ilmiah hasil tes DNA tidak mengenal namanya second opinion secara hukum, karena tes DNA sudah dilaksanakan sesuai SOP oleh lembaga yang terakreditasi secara internasional dan mendapatkan sertifikasi ISO. Yakni Laboratorium Dokkes Polri. Jadi, itu hanya sensasi mengulur ulur waktu saja,” terang dia.
Lagi pula, Muslim menyatakan bahwa tidak ada landasan hukum untuk melakukan tes DNA ulang sebagai second opinion dalam proses hukum yang sedang berjalan. Apalagi jika merujuk pada tahap demi tahap yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri dalam proses hukum tersebut. Ridwan Kamil sebagai pelapor maupun Lisa Mariana sebagai terlapor mendapatkan perlakuan yang sama.
“Berkaca dari itu tentu tidak perlu meragukan hasil tes DNA yang dilakukan pihak Laboratorium Dokkes Polri, apalagi kepala Laboratorium Dokkes Polri Brijen Pol Sumy Hastry Purwanti adalah satu satu ahli DNA yang dimiliki Polri dan mempunyai integritas tinggi,” terang Muslim.
Menurut dia, hasil tes DNA yang sudah dilakukan oleh Polri sudah mengikat. Sehingga tidak dibutuhkan lagi second opinion. Apalagi sampai ke Singapura. Yang perlu dilakukan saat ini adalah semua pihak mengikuti proses hukum.
Baca Juga: Abadikan Konser Dua Delapan, Padi Reborn Luncurkan Film Layar Lebar
Termasuk menjalani pemeriksaan. Sebagaimana telah disampaikan oleh Polri, Lisa Mariana sudah meminta 2 kali penundaan pemeriksaan. Terbaru, hal itu diajukan hari ini. (jpc)
