SATELITNEWS.COM, SERANG – Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK) angkatan tahun 2025 Pemprov Banten, hanya dianggarkan sebesar Rp350.000/orang. Besaran itu, jauh dibandingkan dengan Tukin PPPK angkatan 2019-2023 yang mencapai Rp2,5 juta.
Oleh karena itu, Forum Honorer Banten akan menuntut keadilan atas kebijakan yang diskriminatif itu. Dalam waktu dekat, mereka akan melakukan audiensi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten.
“Informasinya benar segitu kang. Ini sangat mengecewakan. Kebijakan ini tidak manusiawi. Padahal status kami sama, beban kerja dan kewajibannya juga sama, kenapa diperlakukan berbeda,” kata Ketua Forum Honorer Banten, Taufik, saat dihubungi, Rabu (12/11/2025).
Dikatakan Taufik, Pemprov beralasan alokasi anggaran itu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apalagi, memang postur belanja pegawai kita sudah mencapai 34 persen dari batas maksimal 30 persen.
“Kalau memang bebannya terlalu besar, kenapa tidak Tukin ASN yang dikurangi. Kita tahulah besarannya luar bias aitu Tukin ASN, padahal beban kerjanya sama dengan kita,” pungkasnya.
Saat ini, kata Taufik, hak-hak PPPK itu baru gaji pokok dengan tunjangan anak istri. Sedangkan hak lainnya belum dipenuhi salah satunya Tukin itu. dirinya juga mafhum jika di tahun 2025 ini belum bisa maksimal. Namun jangan juga, ketika di tahun 2026 dianggarkannya cuma segitu.
Baca Juga: DPRD Banten Pertanyakan Kekosongan Kepsek Hingga Plt Dirut RSUD
“Kerja kami seolah-olah dihargai dengan sekarung beras,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, berdasarkan arahan dari pimpinan memang di tahun 2026 nanti akan diberikan Tukin untuk PPPK Angkatan tahun 2025. Hanya saja untuk besarannya masih dilakukan kajian bagaimana kemampuan keuangan daerah.
BeritaTerbaru
“Saya belum memastikan (350.000/orang-red) setelah pembahasan di TAPD bersama Banggar selesai. Sekarang masih pembahasan KUA-PPAS. Jadi masiha da beberapa pembahasan belum lagi ada evaluasi dari Kemendagri,” jelasnya.
Terkait dengan Tukin ASN, Rina juga menegaskan tidak akan terjadi kenaikan, karena memang kondisinya seperti ini. Namun kita tetap semangat dan optimis dengan penyesuaian dan TKD yang ada akan membuat kita semua lebih semangat dan inovatif.
“Bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah optimalisasi pendapatan tidak hanya dari PKB dan BBNKB tapi juga dari sektor lainnya,” tutupnya. (luthfi)
