SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, mendesak para Kepala Desa (Kades) untuk secara langsung menyampaikan keluhan dan tantangan terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
Pernyataan tegas ini disampaikan saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Hotel Aryaduta Kelapa Dua pada Kamis (13/11/25).
Workshop yang bertema “Optimalisasi Peran Desa, BUMDes, dan KDMP sebagai Penggerak Ekonomi Desa” ini diikuti oleh Kades, Camat, dan perangkat daerah terkait. Acara ini secara khusus menghadirkan narasumber utama dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten, Kementerian Desa, serta Kementerian Keuangan.
Bupati Maesyal Rasyid secara khusus, meminta Kades untuk memanfaatkan forum ini untuk berdialog terbuka.
“Tahun 2026 ke depan, saya ingin para kepala desa menyampaikan langsung keluhannya di forum seperti ini. Karena hari ini kita dihadiri langsung oleh BPKP, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan. Gunakan kesempatan ini untuk banyak bertanya, supaya pengelolaan keuangan desa aman dan tepat sasaran,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.
Bupati juga menjelaskan bahwa tata kelola keuangan desa bersumber dari beberapa sektor, baik dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan serta dari APBD Kabupaten Tangerang yang dialokasikan melalui bagi hasil pajak dan retribusi.
Baca Juga: Dandim 0510/Tigaraksa Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI, Tekankan Prajurit Berjiwa PRIMA
Untuk itu, lanjut bupati, transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan dan desa sangat penting agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita harus bersama-sama menjaga agar pengelolaan keuangan desa bisa baik, transparan, dan akuntable. Kalau ada kendala, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan camat, inspektorat, atau perangkat daerah terkait. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan dalam kesalahan administrasi,” tegasnya.
Selain itu, dia juga menyinggung adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp619 miliar, akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang.
Namun demikian, dia memastikan, bahwa Pemkab Tangerang terus mencari solusi terbaik agar pembangunan desa tetap berjalan sesuai rencana.
“Pengurangan ini bukan hanya di Kabupaten Tangerang, tapi di seluruh Indonesia. Pemerintah Pusat saat ini fokus pada penguatan ekonomi rakyat dari bawah. Kita terus berupaya mencari solusi terbaik, karena desa menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Bupati juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras para kepala desa, dalam berbagai program pemerintah. Termasuk penurunan angka stunting, yang membuat Kabupaten Tangerang mendapat penghargaan insentif fiskal dari Wakil Presiden Republik Indonesia baru-baru ini.
Baca Juga: Bupati Tangerang: Pergantian Kepsek Harus Bawa Semangat dan Gagasan Baru
“Penghargaan itu bukan karena bupatinya, tapi karena kerja keras kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Ini bukti nyata bahwa program desa berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. (aditya)
