SATELITNEWS.COM, LEBAK–Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak mengakselerasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai langkah menekan praktik open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Upaya ini dilakukan menyusul target pemerintah pusat yang mengharuskan metode tersebut dihentikan paling lambat Agustus mendatang.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Lebak, Nana Mulyana, menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya bertumpu di hilir. Menurutnya, pengurangan volume sampah harus dimulai dari tingkat desa melalui pembentukan bank sampah. “Kami mendorong desa membentuk pengelola bank sampah. Dengan pemilahan sejak awal, sampah yang masuk ke TPA bisa ditekan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Ia menyebut, sejumlah desa sudah mulai menjalankan bank sampah. Dengan dukungan regulasi berupa peraturan desa (Perdes), program tersebut diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh. “Kalau semua desa sudah berjalan, maka yang dibuang ke TPA hanya residu yang memang tidak bisa diolah lagi,” katanya.
Di sisi lain, pengelolaan sampah di TPA Lebak saat ini masih dalam tahap transisi. Selain masih ditemukan praktik open dumping, DLH juga mulai menerapkan metode controlled landfill meski belum sepenuhnya optimal. “Penutupan sampah dengan tanah belum bisa dilakukan setiap hari karena keterbatasan material, sehingga masih dilakukan secara berkala,” jelas Nana.
Berdasarkan data DLH, volume sampah harian di Kabupaten Lebak cukup tinggi. TPA Dengung menerima sekitar 150 ton sampah per hari, sementara TPA Cihara sekitar 50 ton. Dengan keterlibatan aktif desa dan masyarakat melalui bank sampah, pemerintah daerah berharap beban TPA dapat berkurang signifikan, sekaligus mendukung target nasional penghentian open dumping.
Sementara, Kepala Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Khusnul Khoiri, mengaku pihaknya menyambut baik dorongan tersebut. Menurutnya, pengelolaan sampah melalui bank sampah menjadi solusi untuk mengurangi penumpukan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. “Kami siap mendukung program ini. Saat ini kami terus mengedukasi warga agar mulai memilah sampah dari rumah. Harapannya, bank sampah bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Baca Juga: Rp 150 Miliar untuk PSEL Mandiri, DPRD Kota Tangerang Beri Dukungan
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait partisipasi masyarakat dan kesiapan pengelolaan. “Perlu waktu untuk membangun kebiasaan warga. Selain itu, sarana dan pendampingan juga masih dibutuhkan agar pengelolaannya optimal,” katanya. (mulyana)
