SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten kembali melakukan penyesuaian anggaran dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dampak dari defisit anggaran.
Salah satunya di Dinas Sosial (Dinsos), tepatnya pada pos anggaran Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga miskin ditahun 2027 mendatang.
Diketahui, jumlah penerima Bansos di Provinsi Banten pada 2024, lebih dari 65 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan anggaran sekira Rp32,5 Miliar.
Pada tahun 2025, Pemprov Banten kembali mengurangi jumlah penerima Bansos menjadi 37.741 KPM, dengan alokasi anggaran yang disediakan sekitar Rp18,8 Miliar. Di tahun 2027, diproyeksikan sekira Rp13 Miliar untuk 13 ribu lebih KPM.
Kepala Dinsos Banten Lukman mengakui, adanya pengurangan anggaran pada pos belanja Bansos di tahun 2027 mendatang. Pengurangan itu terjadi, karena kemampuan keuangan daerah menurun sejak beberapa tahun terakhir.
“Iya ada pengurangan, karena kemampuan keuangan daerah. Jadi kita menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah juga,” katanya, Senin (21/9/2026).
Baca Juga: Defisit Anggaran, Pemprov Banten Diminta Maksimalkan Sektor Pendapatan Lain
Lukman mengatakan, pengurangan besaran anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum bersifat final. Akan tetapi, kemingkinan besar mengalami pengurangan karena keterbatasan fiskal.
“Kalau untuk memastikan kita belum bisa, tetapi proyeksinya berkurang. Karena kan masih dalam tahap pembahasan juga, kita belum berwenang,” ujarnya.
“Kalau diproyeksikan untuk tahun depan itu Rp13 Miliaran, karena kan tahun ini Rp16 Miliar, proyeksinya begitu, tapi kita belum bisa memastikan,” sambungnya.
Lukman tidak menyebutkan secara pasti pengurangan tersebut, karena banyak maayarakat yang keluar dari garis kemiskinan atau karena keterbatasan fiskal. Namun yang pasti, di tahun 2027 akan ada pengurangan besaran anggaran Bansos.
“Penerima Bansosnya juga berkurang, kalau tahun 2026 ini ada sekitar 16 ribuan lebih KPM penerima Bansos, kalau tahun depan, 13 ribuan KPM, kan menyesuaikan dengan anggaran,” tandasnya.
“Otomatis berkurang penerimanya juga, karena itu tadi keterbatasan atau kemampuan anggaran, ditambah ada juga yang keluar dari desil satu sampai lima,” tinpalnya.
Baca Juga: KEK ETKI Banten Diklaim Serap Ribuan Tenaga Kerja, Nilai Investasi Capai Rp1,9 Triliun
Lukman mengatakan, berdasarkan data sementara, jumlah warga miskin di Provinsi Banten paling banyak ada di Tangerang Raya. Hal itu diketahui, setelah proses pendataan selesai dilakukan oleh pihak terkait.
“Terbanyak itu di Tangerang Raya, kalau dulu kan di Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak. Setelah didata ulang, Tangerang itu paling banyak,” pungkasnya.
Jumanah, warga Kecamatan Tunjungteja, Kabupaten Serang, berharap Bansos tersebut tidak dikurangi.
Terlebih, saat ini masyarakat sedang kesulitan ekonomi. Selain itu, selama ini masih terjadi salah sasaran untuk penerima Bansos.
“Kalau bisa mah jangan dikurangi. Sekarang aja yang harusnya dapat malah enggak, yang harusnya enggak dapat malah dapat. Sebaiknya benahi dulu saja datanya,” imbuhnya. (adib)
