SATELITNEWS.COM, SERANG – Anggota DPRD Banten Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) – PSI, Musa Weliansyah, memberikan atensi keras kepada Pemprov Banten terkait kekosongan jabatan kepala sekolah (Kepsek) karena belum dilakukan pengisian.
Tak hanya sampai disitu, Musa juga mempertanyakan terkait pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng atau H Uwes Qorny, RSUD Malingping, dan RSUD Labuan atau Muhammad Irsyad Djuwaeli yang selalu diisi Pelaksana Tugas (Plt) hingga saat ini.
Musa mempertanyakan alasan Pemprov Banten yang mempertanyakan belum dilakukannya penempatan puluhan jabatan Kepsek hingga saat ini. Padahal, kekosongan tersebut sudah terjadi antra enam bulan hingga satu tahun lebih.
“Ini kan jabatan Kepsek ini sudah kosong terlalu lama, kenapa sampai sekarang belum diisi pejabat definitif? Ada apa ini, sesulit itukah mengisi jabatan Kepsek,” tanya Musa tegas, Rabu (23/9/2026).
Musa juga mempertanyakan logika Pemprov Banten yang menempatkan Plt untuk mengisi kekosongan jabatan Kepsek dalam waktu lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Hal itu, kata dia, mengganggu iklim pemerintahan dan menambah beban kerja pegawai.
“Ini kan ada yang sampai dua tahun masih dijabat Plt, kenapa harus lama. Plt itu cukup sekali atau dua kali perpanjangan, setelah itu selesai. Jadi ada apa ini sebenarnya, jangan seperti itu,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Banten Janji Segera Isi Kekosongan Jabatan Kepsek
Musa meminta agar Pemprov Banten segera menyelesaikan persoalan tersebut, karena bisa berdampak panjang terhadap mekanisme administrasi pendidikan. Oleh karena itu, pengisian kekosongan jabatan kepsek harus segera dilakukan oleh Pemprov Banten.
“Apa susahnya mengisi kekosongan jabatan Kepsek ini, kenapa harus berlama-lama? Ini kan nggak baik juga, jangan sampai jadi sorotan terus,” ujarnya.
Selain itu, Musa juga mempertanyakan alasan belum ditetapkannya jabatan direktur definitif untuk tiga RSUD milik Pemprov Banten, yakni RSUD Cilograng, Malingping, dan Labuan. Padahal, penempatan jabatan definitif bukan perkara sulit bagi Pemprov Banten.
“Ini ada apa dengan Pemprov Banten, untuk jabatan Direktur RSUD saja belum ada sampai sekarang, kenapa sih harus seperti ini,” tandasnya.
Musa menduga, kekosongan jabatan tersebut sebagai pembiaran karena berbagai kepentingan. Hal itu, kata dia, menjadi preseden buruk bagi Pemprov Banten karena tidak bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Bahkan untuk jabatan direktur RSUD Cilograng ini sudah sembilah tahun dijabat Plt, ini kan ada kepentingan apa? Tolonglah jangan main-main, segera lakukan penempatan,” imbuhnya. (adib)
Baca Juga: Pemotongan Bansos Bukan Solusi, Pemprov Diminta Lebih Kreatif
