SATELITNEWS.COM, SERANG – Rancangan Pergub Pemberdayaan Pondok Pesantren,A yang diinisiai Pemprov Banten, mendapat dukungan anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten itu menilai, Pergub pemberdayaan pesantren harus menjadi instrumen nyata untuk memajukan pesantren di Banten dalam melaksanakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Yeremia mengapresiasi inisiatif Gubernur Banten Andra Soni dalam memberikan perhatian terhadap pondok pesantren (ponpes) tersebut. Oleh karena, hal itu bisa menjadi bagian penting dalam mengawal pembangunan daerah.
“Saya menyambut positif dan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Banten yang sedang merancang Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Pesantren. Ini merupakan langkah yang penting untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan daerah,” katanya, Jumat (23/10/2026).
Yeremia menegaskan, penyusunan Pergub tersebut bukan sekadar membuat regulasi baru, tetapi jauh lebih penting adalah memastikan bahwa peraturan tersebut menjadi instrumen nyata, untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 tentang, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Perda tersebut, telah memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mendukung fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga: Pemprov Banten Rancang Pergub Pemberdayaan Pesantren
“Karena itu, Pergub harus menjabarkan secara operasional bagaimana dukungan tersebut dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, apa bentuk programnya, bagaimana pembiayaannya, dan bagaimana hasilnya dievaluasi,” ujarnya.
“Jangan sampai Perda sudah ditetapkan sejak 2022, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh pesantren. Kita membutuhkan kebijakan yang tidak berhenti pada dokumen hukum, melainkan hadir melalui program yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh para pengasuh, santri, serta masyarakat sekitar pesantren,” sambungnya.
BeritaTerbaru
Yeremia menilai, penerbitan Pergub tersebut memiliki urgensinya sangat tinggi. Oleh karena, Banten memiliki tradisi keislaman dan kehidupan pesantren yang kuat. Pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu agama, melainkan juga pusat pembentukan karakter, pendidikan masyarakat, dakwah, serta pengembangan potensi ekonomi umat.
“Besarnya peran pesantren harus diikuti dengan kebijakan pemberdayaan yang sistematis. Tantangan setiap pesantren berbeda-beda. Ada yang membutuhkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi santri, hingga pendampingan untuk mengembangkan usaha produktif,” pungkasnya.
Karena itu, kata dia, Pergub perlu memastikan adanya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Pemberdayaan pesantren tidak boleh hanya menjadi urusan satu perangkat daerah.
Pesantren yang memiliki potensi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri kreatif, atau usaha lainnya harus dapat terhubung dengan program OPD yang sesuai dengan bidangnya.
Baca Juga: KMP Batumandi Tenggelam, Investigasi Pascakebakaran Tidak Bisa Dilakukan
“Dengan demikian, pesantren tidak hanya dipandang sebagai objek penerima bantuan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya lagi.
Yeremia mengingatkan, kebijakan pemberdayaan harus inklusif dan memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh pesantren yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai hanya pesantren besar, pesantren yang sudah mapan, atau pesantren yang memiliki akses lebih dekat kepada pemerintah yang mendapatkan manfaat.
“Pesantren kecil, pesantren salafiyah, pesantren di wilayah perdesaan, serta pesantren yang masih memiliki keterbatasan sumber daya juga harus mendapatkan perhatian,” tukasnya.
“Namun, inklusif bukan berarti seluruh pesantren otomatis menerima jenis dan besaran bantuan yang sama. Pergub harus mengatur kriteria penerima secara transparan, objektif, dan proporsional sesuai dengan jenis program, kebutuhan, kesiapan, serta kemampuan keuangan daerah,” sambungnya.
Yeremia mengusulkan beberapa pendekatan pemberdayaan, yaitu penguatan dasar, bagi pesantren yang masih membutuhkan pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelolaan, pendataan, serta pengembangan keterampilan.
Kemudian, pengembangan kapasitas, bagi pesantren yang sudah memiliki kegiatan produktif dan membutuhkan dukungan teknologi, pelatihan, sarana usaha, akses pemasaran, atau penguatan sumber daya manusia.
Serta, pengembangan dan replikasi praktik baik, bagi pesantren yang telah berhasil mengembangkan usaha atau model pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi contoh dan mitra pembelajaran bagi pesantren lainnya.
“Pergub juga harus mengatur pendataan dan verifikasi yang mudah diakses, termasuk mekanisme bagi pesantren yang belum memiliki kelengkapan administrasi tertentu untuk memperoleh pembinaan,” tandasnya.
Kata dia, persyaratan harus disesuaikan dengan ketentuan hukum dan jenis fasilitasi yang diberikan, bukan dijadikan alasan untuk mengabaikan pesantren yang membutuhkan pendampingan.
“Prinsipnya, tidak boleh ada diskriminasi. Setiap pesantren yang memenuhi ketentuan harus memperoleh kesempatan yang adil, sementara prioritas program ditentukan berdasarkan kebutuhan dan dampak yang ingin dicapai,” pungkasnya.
Yeremia menilai, ada beberpaa manfaat dengan diterbitkannya pergub tersebut, yakni penguatan kelembagaan dan tata kelola pesantren, melalui pendampingan administrasi, perencanaan program, peningkatan kapasitas pengelola, serta penguatan akuntabilitas.
Kemudian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik bagi pengasuh, pengelola, maupun santri, melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, literasi digital, dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, penguatan ekonomi pesantren. Pesantren yang memiliki potensi pertanian, peternakan, perikanan, koperasi, usaha makanan, kerajinan, atau bidang lainnya perlu difasilitasi agar mampu mengembangkan usaha secara profesional dan berkelanjutan.
Setelah itu, perluasan kemitraan dan akses pasar, dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, perbankan sesuai ketentuan, serta jejaring antarpesantren. Dengan demikian, usaha yang dibangun tidak berhenti ketika bantuan pemerintah selesai.
Serta, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren. Jika usaha pesantren tumbuh, manfaatnya harus dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, penguatan usaha mikro, dan terbukanya peluang ekonomi baru.
“Kita harus mengubah pendekatan dari sekadar memberikan bantuan menjadi membangun kemandirian. Keberhasilan Pergub bukan hanya diukur dari jumlah pesantren yang menerima bantuan, tetapi juga dari peningkatan kapasitas, pertumbuhan usaha, lapangan kerja yang tercipta, dan keberlanjutan manfaatnya,” ucapnya.
Yeremia berharap Pemprov Banten segera menuntaskan penyusunan Pergub ini dengan melibatkan DPRD, para kiai dan pengasuh pesantren, organisasi pesantren, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan pesantren dari berbagai wilayah dan skala.
Selain itu, perlu disusun peta jalan pemberdayaan pesantren, basis data yang akurat, pembagian peran lintas OPD, mekanisme penganggaran yang sesuai dengan ketentuan, serta indikator keberhasilan yang jelas.
“Kita ingin Perda Nomor 1 Tahun 2022 benar-benar hidup melalui program-program yang nyata. Pesantren harus mendapatkan kepastian bahwa pemerintah hadir bukan hanya melalui kunjungan atau seremoni, tetapi melalui kebijakan yang menjawab kebutuhan mereka,” terangnya.
“Pesantren yang kuat akan memperkuat kualitas sumber daya manusia, ketahanan sosial, dan kemandirian ekonomi masyarakat Banten. Karena itu, Pergub ini harus menjadi momentum untuk memastikan pesantren semakin berdaya, mandiri, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Banten,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Banten tengah merancang Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemberdayaan Pesantren. Tindakan itu sengaja dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren (ponpes).
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, alasan dirancangnya pergub tersebut karena ponpes merupakan salah satu tulang punggung pembangunan Provinsi Banten, terutama jika terus didampingi dan diberdayakan sebagai lembaga pendidikan.
“Kita dukung dengan mematangkan peraturan gubernur (pergub) mengenai program pemberdayaan pesantren yang berfokus pada pembangunan sosial kemasyarakatan,” katanya disela kunjungan ke Pondok Pesantren Nailul Amanah Umat dan Pondok Pesantren Al-Fathaniyah, Kamis (22/10/2026). (adib)
