SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Pembangunan rumah sakit di Kelurahan Panunggangan Barat (Panbar), Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, justru menyisakan persoalan baru bagi warga sekitar. Sejak Puskesmas Panbar tidak lagi beroperasi dan pelayanannya dialihkan ke Puskesmas Cibodasari, masyarakat harus menempuh akses lebih jauh dan menghadapi antrean panjang untuk memperoleh layanan kesehatan dasar.
Persoalan itu mencuat dalam audiensi Forum RW Kelurahan Panunggangan Barat dengan Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah di Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (11/11/2026). Warga meminta pemerintah daerah mengembalikan keberadaan Puskesmas Panbar agar pelayanan kesehatan dasar tidak semakin sulit dijangkau.
Persoalan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam perencanaan pelayanan kesehatan. Pembangunan rumah sakit yang semestinya memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan justru diikuti dengan hilangnya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di lingkungan warga.
Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah mengatakan, sebelumnya masyarakat Panunggangan Barat memiliki Puskesmas. Namun, ketika pembangunan rumah sakit dilakukan di lokasi tersebut, keberadaan Puskesmas justru ditiadakan.
Pelayanan kemudian dialihkan ke Puskesmas Cibodasari. “Dan ketika hadir rumah sakit, Puskesmas itu berubah jadi Rumah Sakit Panunggangan Barat, secara otomatis Puskesmasnya malah tidak ada (hilang),” kata Saiful Milah.
Menurut Saiful Milah, perubahan fasilitas tersebut semula disambut dengan harapan besar oleh masyarakat. Warga mengira keberadaan rumah sakit akan membuat pelayanan kesehatan semakin mudah. Namun, mekanisme pelayanan rumah sakit berbeda dengan Puskesmas.
Baca Juga: Percepat Operasional RSUD Panbar, Pemkot Tangerang Bentuk Tim Khusus
Masyarakat yang membutuhkan pelayanan rumah sakit tidak serta-merta dapat datang untuk memperoleh layanan tertentu karena harus melalui prosedur rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. “Orang mau berobat langsung ke rumah sakit enggak bisa, tapi harus ada rujukan dan pengantar yang dikeluarkan oleh Puskesmas,” ujarnya.
Masalahnya, Puskesmas yang sebelumnya melayani masyarakat Panunggangan Barat sudah tidak tersedia. Warga akhirnya harus mengakses Puskesmas Cibodasari yang juga melayani penduduk dari wilayah lain.
Kondisi tersebut dinilai menambah beban pelayanan fasilitas kesehatan yang sudah memiliki cakupan masyarakat cukup besar. Akibatnya, antrean pasien semakin panjang dan waktu tunggu pelayanan menjadi persoalan bagi warga.
Saiful menyebut, terdapat keluhan masyarakat yang harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan. Bahkan, ia menerima laporan adanya pasien yang meninggal ketika sedang mengantre. “Ada kasus mereka sedang antre meninggal di situ,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius karena pelayanan kesehatan dasar merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menghadirkan bangunan dan fasilitas kesehatan baru, tetapi juga harus memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan secara cepat, mudah, dan merata.
Persoalan lain yang disampaikan warga adalah cakupan pelayanan Puskesmas Cibodasari yang dinilai sudah terlalu besar. Fasilitas tersebut tidak hanya melayani masyarakat Kelurahan Cibodasari, tetapi juga Kelurahan Cibodas dan Panunggangan Barat.
Baca Juga: Cegah Banjir, Embung Darussalam Batuceper Dinormalisasi
Saiful mengatakan, Kelurahan Cibodasari sendiri memiliki 28 rukun warga (RW). Dengan penggabungan pelayanan dari dua kelurahan lainnya, beban fasilitas kesehatan tersebut semakin besar. “Bayangkan, Cibodasari itu di Kecamatan Cibodas adalah kelurahan terpadat dengan jumlah RW puluhan dia. 28 RW dan ditambah lagi Kelurahan Cibodas, ditambah lagi sekarang Kelurahan Panunggangan Barat. Satu Puskesmas melayani tiga kelurahan, ini adalah overload luar biasa,” ujarnya.
Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekadar masalah jarak menuju fasilitas kesehatan. Penggabungan pelayanan juga berdampak terhadap kapasitas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketua RW 13 Kelurahan Panunggangan Barat, Ikhsan, menjelaskan, sebelum pembangunan rumah sakit dimulai, masyarakat memiliki Puskesmas yang beroperasi di wilayah mereka.
Ketika pembangunan rumah sakit berlangsung, pelayanan Puskesmas dipindahkan ke bangunan yang disewa di sebuah ruko di Jalan Perkebunan Raya. Pemindahan tersebut berlangsung selama sekitar tiga tahun, mengikuti proses pembangunan rumah sakit.
Namun, setelah masa kontrak bangunan sewaan berakhir, Puskesmas tidak lagi menempati lokasi tersebut. Alih-alih kembali beroperasi di Panunggangan Barat, pelayanan justru digabungkan dengan Puskesmas Cibodasari. Ikhsan menilai, keputusan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi, jumlah penduduk yang harus dilayani di wilayah tersebut cukup besar.
Ia menyebut, jumlah penduduk Panunggangan Barat sekitar 24.000 jiwa. Sementara itu, penduduk Cibodasari diperkirakan mencapai 34.000 jiwa. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Cibodas diperkirakan lebih dari 35.000 jiwa.
Dengan demikian, menurut perkiraan warga, jumlah penduduk dari tiga kelurahan yang mengakses satu Puskesmas dapat mendekati 90.000 jiwa. Ikhsan menyampaikan, berdasarkan pemahaman warga, satu Puskesmas idealnya melayani sekitar 30.000 jiwa. Apabila jumlah penduduk lebih besar, kebutuhan fasilitas kesehatan semestinya turut diperhitungkan. “Sedangkan di kita sudah 24.000 jiwa. Di Cibodasari itu 34.000 jiwa, dia aja sudah overload,” katanya.
Ia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang justru menggabungkan pelayanan Puskesmas ketika kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan semakin besar. “Sedangkan pemerintah itu kan bukan kurangin Puskesmas, nambah Puskesmas yang belum ada biar dibangun lagi kelurahan, kan gitu? Bukan yang sudah ada malah diilangin,” ujar Ikhsan.
Keluhan warga tersebut, menurut Ketua Forum RW Panunggangan Barat Suryadi, bukan persoalan baru. Forum RW mengaku telah menyampaikan aspirasi kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang sejak sekitar 2024. Namun, hingga audiensi dengan DPRD berlangsung, warga mengaku belum memperoleh jawaban yang memberikan kepastian mengenai keberadaan Puskesmas.
Suryadi mengatakan, pihaknya sebelumnya meminta agar pemerintah tetap mempertahankan pelayanan Puskesmas di Panunggangan Barat, meskipun bangunan lama digunakan untuk pembangunan rumah sakit. “Kita sudah bersurat ke Dinas Kesehatan mungkin 2024 apa ini, saya mungkin suratnya nanti bisa kita lampirin ke Ketua DPRD bahwa kita sudah bersurat, cuman enggak ada tanggapan,” kata Suryadi.
Menurut dia, tuntutan warga sebenarnya tidak rumit. Mereka tidak meminta pembangunan fasilitas yang berlebihan, melainkan menginginkan agar pelayanan kesehatan tingkat pertama tetap tersedia di wilayah tempat tinggal mereka. Namun, setelah masa kontrak bangunan sementara berakhir, Puskesmas Panunggangan Barat justru digabungkan dengan Puskesmas Cibodasari.
Suryadi juga mengungkapkan bahwa warga sebenarnya telah berupaya membantu pemerintah dalam mencari alternatif lahan untuk pembangunan atau penyediaan kembali Puskesmas. Ia mengatakan, Dinas Kesehatan bersama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkim) pernah meminta masyarakat mencarikan lahan yang dapat digunakan untuk fasilitas tersebut.
Lahan pertama yang ditemukan berada di dekat kantor kelurahan. Akan tetapi, prosesnya terkendala status kepemilikan tanah yang menggunakan sertifikat hak guna bangunan (SHGB). Warga kemudian kembali mencari alternatif lahan. Menurut Suryadi, lahan lain dengan status HGB juga telah ditemukan dan bahkan sudah disurvei oleh pihak Perkim.
Akan tetapi, warga mengaku belum mendapatkan tindak lanjut dari Dinas Kesehatan mengenai kelanjutan rencana tersebut. “Sudah nyari lahan lagi, yang suratnya HGB, Perkim sudah survei, Pak. Cuman Dinas Kesehatan yang belum istilahnya belum respons,” ujarnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi antarlembaga pemerintah daerah. Ketika warga telah berupaya membantu menyediakan alternatif lahan, kepastian mengenai kelanjutan pembangunan fasilitas kesehatan semestinya dapat segera disampaikan.
Tanpa kepastian, masyarakat harus terus menanggung konsekuensi dari penggabungan pelayanan yang mereka nilai tidak sebanding dengan kebutuhan penduduk.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Mustofa Kamaludin mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti persoalan melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait. Namun, DPRD masih menunggu surat resmi dari Forum RT/RW Panunggangan Barat sebagai dasar untuk memproses aspirasi tersebut.
“Oh, kami tinggal menunggu surat resmi yang dari masyarakat Forum RT/RW Panunggangan Barat. Kami akan terima dan kami siap untuk mengadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Dinas Kesehatan maupun instansi terkait,” kata Mustofa.
Ia menilai persoalan tersebut menyangkut hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu, pemerintah daerah harus merespons keluhan warga secara serius. Mustofa menyatakan, DPRD akan berupaya mempercepat tindak lanjut setelah surat resmi diterima. “Oh, saya sangat respons sekali, ini sangat-sangat luar biasa, kalau menurut saya, dengan masyarakat yang ada di sana terampas hak kesehatannya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh menjadi persoalan yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pertolongan ketika sakit. Menurut Mustofa, kebijakan pemerintah daerah harus sejalan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kota Tangerang. (ari/made)
