SATELITNEWS.COM, TANGSEL—Pembayaran ganti rugi kepada warga Perumahan Serpong Lagoon, Kota Tangerang Selatan, yang terdampak buruknya kualitas air bersih mulai disalurkan oleh PT Arfa Putra Soegama selaku pengelola Water Treatment Plant (WTP).
Salah seorang warga, Arnis Silvi, mengatakan pencairan dana tersebut mulai dilakukan pada Sabtu (15/11/2026), meski realisasinya sempat mundur sehari dari jadwal yang sebelumnya dijanjikan oleh pihak pengelola kawasan perumahan tersebut.
“Kemarin sudah ada beberapa orang yang ditransfer, meleset sehari dari janji mereka,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (15/11/2026).
Menurut Arnis, sedikitnya enam warga yang dikenalnya telah menerima dana ganti rugi tersebut. Kendati demikian, jumlah keseluruhan penerima secara pasti belum dapat dipastikan karena pihak pengelola belum menyerahkan daftar nama resmi kepada perwakilan warga.
Adapun nominal ganti rugi yang diterima oleh setiap warga dilaporkan bervariasi. Besaran dana pencairan tersebut disesuaikan secara proporsional dengan biaya aktual (actual cost) yang diajukan dan diklaim oleh masing-masing warga terdampak.
Sementara itu, bagi warga yang hingga kini belum menerima pencairan dana, komunikasi intensif terus dilakukan secara bertahap. Para warga mendatangi pihak pengelola satu persatu guna mengonfirmasi perkembangan proses pencairan dana kompensasi tersebut.
Baca Juga: Kemenaker Tegaskan Belum Ada Pengelola Dana Pesangon
Warga berharap pihak manajemen WTP dapat segera merealisasikan pembayaran bagi seluruh pihak yang berhak menerima ganti rugi. Terlebih lagi, DPRD Kota Tangerang Selatan sebelumnya telah memberikan ketegasan berupa batas waktu atau tenggat kepada pihak pengelola hingga 21 November 2026.
Sebagai informasi, kasus ini mencuat berawal dari keluhan massal warga Perumahan Serpong Lagoon akibat dugaan buruknya kualitas air bersih yang didistribusikan. Kondisi air yang tidak layak tersebut sempat memicu gangguan kesehatan serius berupa diare dan muntaber, hingga akhirnya mendorong dilaksanakannya serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Tangsel guna mencari solusi penyelesaian. (eko)
