SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Selasa (10/11/2026) siang menggelar Diskusi Publik bertema: Ketika Privasi Kepala Negara Terganggu: Dampak Penyadapan Terhadap Kredibilitas dan Stabilitas Nasional. Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rektorat Lantai 15 ini, dihadiri oleh ratusan mahasiswa.
Bertindak sebagai pembicara utama atau keynote speaker adalah Wakil Rektor UMT, Dr. Asrori Mukhtarom. Selain Asrori narasumber lainnya adalah Dr Ahmad. Bukan cuma diskusi, dalam acara itu para mahasiswa juga membentangkan poster dukungan agar aparat mengusut tuntas peristiwa penyadapan terhadap Presiden serta mengawal apa yang telah dilakukan oleh Polri.
Dalam pemaparannya, Asrori menilai penyadapan tanpa kewenangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Praktik tersebut tidak hanya mengancam privasi seseorang, tetapi juga berpotensi mengganggu kedaulatan negara apabila menyasar komunikasi kepala negara.
Asrori mengatakan penyadapan merupakan persoalan serius yang harus dilihat dari perspektif hukum dan kemanusiaan. Sebab, setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan diri, kehormatan, dan martabat, termasuk kerahasiaan komunikasi pribadinya.
Menurutnya, penyadapan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan melanggar ketentuan hukum tidak dapat dibenarkan. Praktik tersebut juga berkaitan dengan larangan intersepsi atau penyadapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Baca Juga: UMT Resmi Buka Fakultas Kedokteran, Kuota Awal Maksimal 50 Mahasiswa
“Menurut perspektif hukum, kasus penyadapan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap orang dilindungi diri dan kehormatannya. Penyadapan juga bertentangan dengan HAM karena setiap manusia memiliki hak atas perlindungan diri, kehormatan, dan martabat,” ujar Asrori dalam diskusi publik mengenai penyadapan di UMT.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital memang memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama komunikasi dan pertukaran informasi. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan ancaman ketika dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
BeritaTerbaru
Selain penyadapan, ancaman kejahatan digital dapat berupa pencurian data, pembobolan rekening, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan identitas, hingga penyebaran informasi bohong atau hoaks.
Karena itu, menurutnya, masyarakat, khususnya mahasiswa, perlu memiliki pemahaman dan literasi digital yang memadai. Kemampuan menggunakan teknologi harus diimbangi kesadaran mengenai keamanan informasi, perlindungan data pribadi, serta batasan hukum dalam mengakses informasi milik orang lain.
Asrori juga menyoroti dimensi keagamaan dalam persoalan penyadapan. Ia menyebut ajaran Islam melarang tindakan memata-matai atau mencari-cari rahasia orang lain yang bukan menjadi haknya. Larangan tersebut tercantum dalam Al-Qur’an melalui Surah Al-Hujurat ayat 12.
“Di Muhammadiyah, penyadapan juga menjadi hal yang sangat dilarang. Dalam Al-Qur’an terdapat ayat Wala Tajassasu, yang artinya larangan melakukan tindakan memata-matai atau mengambil rahasia yang bukan haknya,” jelasnya.
Baca Juga: UMT Wisuda 3.038 Lulusan, Rektor Tekankan Kompetensi dan Soft Skill di Era AI
Lebih jauh, ia mengingatkan, penyadapan terhadap kepala negara memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas dibandingkan pelanggaran privasi individu. Sebab, komunikasi seorang kepala negara dapat memuat informasi strategis dan rahasia yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
Setidaknya terdapat tiga potensi dampak serius. Pertama, terganggunya kedaulatan negara apabila informasi strategis hasil penyadapan jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kedua, terganggunya stabilitas politik. Informasi atau percakapan yang bersifat rahasia dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu sehingga memicu konflik dan memperkeruh situasi politik nasional.
Ketiga, menurunnya kredibilitas kepemimpinan negara. Terungkapnya dugaan penyadapan terhadap kepala negara dapat memunculkan keraguan publik terhadap sistem keamanan dan kemampuan negara dalam melindungi informasi strategis.
Terkait dugaan penyadapan yang menjadi perhatian publik, Asrori menegaskan UMT memilih menyerahkan penanganannya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Pihaknya menyatakan prihatin dan berharap persoalan tersebut dapat diproses secara adil serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat.
“UMT tentu mengembalikan persoalan ini kepada hukum yang berlaku. Kita taat hukum dan taat asas. Kami prihatin dengan kasus dugaan penyadapan ini. Harapannya, kasus tersebut dapat diproses seadil-adilnya dan menjadi pelajaran bagi seluruh warga negara Indonesia,” katanya.
Ia juga menegaskan, kampus tidak ingin berspekulasi mengenai keterkaitan isu penyadapan dengan dinamika politik nasional, termasuk persoalan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusi.
Asrori berharap masyarakat tetap mengedepankan sikap kritis, rasional, dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar. Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan maupun dinamika politik tidak berujung pada tindakan anarkis atau bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Untuk ke depan, kita tetap optimistis Indonesia akan lebih baik. Kita harus menghindari segala bentuk anarkisme dan tindakan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan serta keadilan,” pungkasnya. Diskusi publik tersebut digelar UMT sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi hukum dan kesadaran digital mahasiswa. Kegiatan itu juga diarahkan untuk membangun daya kritis mahasiswa dalam merespons berbagai fenomena nasional, khususnya persoalan penyadapan dan perlindungan informasi pribadi. (made)
