SATELITNEWS.ID TANGSEL–Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan, masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi Banten terkait pelaksanaan pemberian vaksin Covid-19. Plt Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan (Tangsel) Deden Deni mengatakan, untuk anggaran vaksinisasi belum diketahui berapa harganya. Jumlah warga yang akan divaksin pun masih menunggu arahan.
Deden mengatakan, dari data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang berjumlah 1,5 juta kurang lebih, tidak semua divaksin. Tahap awal dimulai dari tenaga kesehatan, Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Satpol Pol PP, Guru, beserta pengurus rumah ibadah. Tahap berikutnya baru masyarakat, yang sehat, yang punya penyakit dengan seleksi ketat.
“Kita juga belum menghitung berapa anggaran pemkot, baik itu yang akan disupport dari pusat. Dinkes Tangsel masih bersiap-siap, masih menunggu, masih nunggu arahan dan koordinasi sama Dinkes Provinsi, sama Menteri Kesehatan,” terangnya.
Dia menjelaskan, anggaran yang sudah disiapkan oleh Dinkes Tangsel juga harus hitung terlebih dahulu. “Masih tahap penghitungan dan masih mendata, masih menunggu arahan juga. Lebih jelasnya kita akan koordinasi dahulu dengan Dinkes Provinsi dan Menteri Kesehatan,” tandasnya.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Warman Syanuddin mengatakan, anggaran vaksinisasi berada di Dinkes.
“Sekarang masih pembahasan dinas dengan banggar, pokja-pokja nah disitu baru nanti dilaporkan ke banggar dan nanti dibahas oleh TAPD,” kata dia, sesuai rapat koordinasi dikantor DPRD Tangsel.
Baca Juga: Rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang: Tagih Piutang Pajak hingga Tambah Ruang Kelas
Warman menjelaskan, anggaran vaksinisasi bukan dari Biaya Tak Terduga (BTT). Dananya sudah dianggarkan dalam program kegiatan belanja operasi.
“Anggaran vaksinasi sudah menjadi kebutuhan kota Tangsel karena kan sebelumnya kedaruratan sekarang sudah menjadi program kegiatan belanja operasi di dinas-dinas,” pungkasnya.
Ditanya beberapa nominal anggaran untuk vaksinisasi, Warman mengaku belum mengetahuinya. “Jangka waktu pembahasan anggaran vaksinasi jatuh pada November akhir harus ada ketok palu,” jelasnya. (jarkasih)
