SATELITNEWS.ID, SERANG–Wacana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Pemkot Serang, mendapat kritik dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten.
Pattiro Banten menilai, daripada membangun MPP, lebih baik Pemkot Serang mengoptimalkan pelayanan disetiap kelurahan. Sehingga keterjangkauan dapat terealisasi.
Direktur Eksekutif Pattiro Banten, Angga Andrias mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya Pemkot Serang dalam mempermudah keteraksesan pelayanan publik, dengan berencana membangun MPP. Apalagi upaya tersebut, dibarengi dengan anggaran yang cukup besar yakni Rp4.5 Miliar.
“Kalau dilihat dari anggaran MPP, kami sangat mengapresiasi. Karena itu merupakan upaya Pemkot Serang, dalam mempermudah keteraksesan pelayanan publik oleh masyarakat,” kata Angga, saat ditemui di kantor Pattiro Banten, Selasa (12/1).
Namun menurutnya, keteraksesan pelayanan publik bukan hanya soal keterpaduan pelayanan saja. Akan tetapi, kenyamanan masyarakat, koordinasi, fasilitas dan lain sebagainya, yang perlu diperhatikan. “Hal-hal tersebut juga perlu diperhatikan. Misalkan bagaimana prosedur operasional standar dari MPP, apakah benar-benar bisa mempermudah pelayanan publik masyarakat atau justru sama saja dengan tidak adanya MPP,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang ia dapat, rencana pembangunan MPP itu berada di gedung DPMPTSP Kota Serang, yang berada di dekat Alun-alun Kota Serang. Menurutnya, lokasi tersebut tidak strategis dan berpotensi menimbulkan kemacetan.
Baca Juga: Tiga Provinsi Deklarasikan Aglomerasi Jabodetabekpunjur–Banten
“Kita tahu di daerah DPMPTSP, merupakan daerah rawan macet. Jika memang ditempatkan di sana, sudah pasti kemacetan akan timbul. Lalu kenyamanan dari masyarakat juga terganggu,” terangnya.
Oleh karena itu ia mengatakan, lebih baik Pemkot Serang mengoptimalkan pelayanan di kelurahan ketimbang membangun MPP. Sebab, hal tersebut lebih realistis untuk mewujudkan keteraksesan pelayanan publik bagi masyarakat.
“Setiap kelurahan tentu dapat dioptimalkan. Dengan demikian, berbagai pelayanan yang akan diadakan di MPP, dapat bisa dilakukan pula oleh kelurahan. Anggaran Rp4.5 miliar tersebut dapat menjadi penunjang,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemkot Serang berencana membangun seperti yang telah dilakukan oleh Pemkab Pandeglang. Pembangunan yang direncanakan senilai Rp4.5 miliar itu dilakukan, untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan.
Walikota Serang, Syafrudin mengatakan, untuk merealisasikan pembangunan MPP, Pemkot Serang telah menganggarkan sebesar Rp4.5 miliar pada APBD murni tahun 2021. “Alhamdulillah, tahun ini sudah menyiapkan anggaran Rp4.5 Miliar untuk mendukung pelayanan publik, salah satunya membangun sarana pelayanan terpadu,” ujar Syafrudin, usai mengikuti rapat Paripurna di DPRD Kota Serang. (dzh/bnn)
