SATELITNEWS.ID, JAKARTA—Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, penyelenggaran pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dilakukan untuk menyelamatkan kesehatan mental para siswa. Sebab, menurut dia selama pembelajaran jarak jauh (PJJ), mental siswa jadi korban.
“Kita tidak bisa menunggu lagi dan mengorbankan pembelajaran dan kesehatan mental daripada murid-murid kita,” ujarnya dalam siaran YouTube PDI Perjuangan yang dikutip, Kamis (6/5).
Ia juga mengungkapkan bahwa orang tua siswa turut merasakan kesehatan mental anak menurun selama PJJ. Oleh karena itu, opsi membuka sekolah kepada siswa menjadi hal penting.
“Keputusan apakah anak itu pergi sekolah tatap muka atau melanjutkan PJJ itu ada di orang tua. Tetapi sekolah diwajibkan melaksankan tatap muka terbatas, memberikan opsi tatap muka terbatas kepada semua muridnya pada saat gurunya sudah divaksinasi,” imbuhnya.
Terdapat beberapa macam penyebab kesehatan mental siswa menjadi rentan. Mulai dari kebosanan di dalam rumah sampai dengan kesepian dan depresi akibat tidak adanya interaksi langsung dengan teman dan guru.
Begitu juga stres yang disebabkan akibat intensnya interaksi dalam rumah dan minimnya interaksi di luar rumah. Bahkan, Nadiem mengaku pihaknya menerima laporan bahwa siswa mengalami kekerasan selama di rumah. Untuk itu, dibukalah opsi tatap muka. Namun ia mengingatkan bahwa ini wajib dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti kapasitas maksimal 50 persen di kelas.
“Jadinya masuk sekolah, tidak ada ekstrakurikuler, dan tidak ke kantin. Masuk sekolah dan langsung pulang, dan setengah dari kapasitas kelasnya itu tidak bisa di satu ruangan, di saat yang sama. Di semua sekolah untuk melakukan tatap muka harus melakukan proses rotasi. Tentunya masker itu wajib. Fasilitas sanitasi juga wajib, checklist-nya juga sangat jelas gitu,” pungkas Nadiem.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng menyampaikan agar 40 persen dari dana abadi pendidikan 2021 yang berasal dari 20 persen anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dimanfaatkan untuk pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Jadi, dari dana Rp 550 triliun anggaran pendidikan, sekitar Rp 200 triliun dapat dialokasikan untuk menyukseskan pelaksanaan PTM terbatas. Ia menilai bahwa masih banyak celah dalam pelaksanaan relokasi anggaran ini.
“Ada Rp 200 triliun yang mungkin bisa dialokasikan dulu untuk anak-anak sekolah tatap muka,” kata dia, Kamis (6/5).
Menurutnya, dana tersebut dapat digunakan untuk vaksinasi serta tes PCR para siswa sebelum masuk sekolah. Ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan publik, khususnya orang tua percaya yang memiliki anak usia sekolah.
“Karena sudah setahun ini tidak sekolah. Waktu yang panjang dan telah menghilangkan kesempatan anak-anak mempelajari segala sesuatu. Anak-anak tak hanya harus divaksin tapi juga test swab. Kita jadi tahu anak-anak bebas Covid-19 atau tidak,” ujarnya.
Ia meyakini bahwa dana sebesar Rp 200 triliun tersebut bisa disisihkan. Contohnya adalah dengan melakukan penundaan pada program yang belum menjadi prioritas.
“Semisal, anggaran sekolah kedinasan bisa ditunda dulu, sebab proses pendidikan SD hingga SMA lebih penting. Pihaknya mengestimasi bahwa Rp 200 triliun bisa disiapkan demi memastikan sekolah tatap muka itu,” pungkas Agustina. (jpg/gatot)
