SATELITNEWS.ID,TANGERANG—Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan pihaknya telah menetapkan empat tersangka dalam kasus kelangkaan minyak goreng yang berujung pada lonjakan harga komoditas tersebut. Seluruh tersangka langsung ditahan. Dalam hal ini, penyidik telah menemukan adanya dugaan penyelewengan fasilitas ekspor crude palm oil (minyak sawit mentah).
“Pertama, pejabat Eselon 1 Kementerian Perdagangan bernama IWW. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Tersangka telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menerbitkan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musi Mas,” kata Jaksa Agung dalam keterangan pers disiarkan akun Youtube Kejaksaan RI, Selasa (19/4).
“Tersangka lainnya, pertama adalah SMA, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau. Kedua, tersangka MPT, Komisaris Wilmar Nabati Indonesia. Ketiga, tersangka PT, General Manager PT Musi Mas,” imbuhnya.
Jaksa Agung menjelaskan, ketiga tersangka telah berkomunikasi dengan tersangka IWW. Sehingga, ketiga perusahaan tersebut berhasil memperoleh persetujuan ekspor. Padahal, sebetulnya tidak berhak. Mengingat perusahaan tersebut telah mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri (DPO).
Di samping itu, perusahaan tersebut juga tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri, sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO (20 persen dari total ekspor).
Perbuatan tersebut melanggar tiga aturan. Pertama, Pasal 54 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf a,b,e,f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kedua, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (DMO) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (DPO).
Baca Juga: Minyakita Dikeluarkan dari Bansos, Dialihkan ke Pasar Rakyat
Ketiga, Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.
Kejaksaan langsung melakukan penahanan selama 20 hari terhadap para tersangka di tempat yang berbeda. Mulai 19 April 2022 hingga 8 Mei 2022. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan.
“IWW dan MPT, masing-masing ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari. Sementara tersangka SMA dan PT, masing-masing ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari,” beber Burhanuddin.
Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, dalam pemberian fasilitas crude palm oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022 ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor SPRIN/17/F2/FB2/04 2020 tanggal 4 April 2022.
Pengungkapan peristiwa tersebut diawali dengan adanya peristiwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran pada akhir tahun 2021. Atas peristiwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil suatu kebijakan menetapkan DMO serta DPO bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekapor CPO dalam produk turunannya. Serta menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit. Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, tapi tetap memberikan persetujuan ekspor.
Atas perbuatan tersebut, terindikasi kerugian keuangan negara. Berdasarkan laporan hasil penyidikan, ditemukan alat bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP.
Baca Juga: Tumpahan 80 Kg Minyak Curah di Ciputat Bikin Licin, Jalan Sempat Ditutup
“Dalam kasus ini, kami telah memeriksa 19 saksi, 596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan ahli,” kata Burhanuddin dikutip dari rm.id.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 4,48 miliar. Angka itu diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik 2020 miliknya.
Dalam laporan itu, Indrasari masih tercatat sebagai staf ahli bidang iklim usaha dan hubungan antarlembaga Kementerian Perdagangan. Indrasari diketahui memiliki tiga tanah dan bangunan senilai Rp 3,350 miliar.
Tanah dan bangunannya ada di Tangerang Selatan dan Bogor. Indrasari juga tercatat memiliki dua kendaraan senilai Rp 445,500 juta. Kendaraan yang dimilikinya adalah motor Honda Scoopy keluaran 2016 dan mobil Honda Civic keluaran 2017.
Dia tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 68,200 juta. Iwan juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 872,960 juta. Lalu, dia memiliki utang Rp 248,747 juta.
Jaksa Agung ST Burhanudin menegaskan, pihaknya tak akan pandang bulu dalam menuntaskan kasus kelangkaan minyak goreng, yang berujung pada lonjakan harga komoditi tersebut. Termasuk, bila ada kemungkinan keterlibatan menteri dalam kasus tersebut.
“Kami akan dalami. Kalau memang cukup bukti, kami tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan. Kami akan memprosesnya. Siapa pun pelakunya kalau cukup bukti, kami akan lakukan,” tegas Jaksa Agung. (gatot)
