SATELITNEWS.ID, SERANG–Pemerhati dan Dosen FKIP Untirta, Encep Andriana meminta, Pemprov Banten agar tidak asal-asalan dalam membuat regulasi terkait solusi bagi para honorer yang bakal dihapuskan Pemerintah Pusat.
Soalnya, kata dia, jika regulasinya itu tidak dibuat secara sempurna akan banyak menimbulkan gejolak dan kekosongan, tentang ketenangan di daerah.
“Karena sebetulnya, terlalu tergesa-gesa dalam penghapusan honorer. Mengingat, pertama pemenuhan tentang ketenagaan dan sumber daya manusia itu masih minim, itu kan harus ada pemenuhan,” kata Encep kepada Satelitnews.id, Minggu (12/6/2022).
Katanya, harus ada regulasi khusus yang dibuat Pemprov Banten secara matang. Khususnya mengenai, bagaimana pengangkatan atau pemenuhan SDM di Banten.
“Jangan sampai, para honorer langsung terputus otomatis. Apalagi berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, tentu akan terganggu. Karena pemenuhan pegawai, tidak bisa sekaligus dan mesti berangsur,” tandasnya.
Ia juga berpendapat, Pemprov Banten perlu melakukan langkah strategis untuk penerapan regulasi secara periodik, dalam penempatan para honorer yang dihapuskan. Terlebih, penempatan melalui outsourcing atau PPPK.
Baca Juga: Gubernur Andra Berharap Warga Binaan Dibekali dengan Keterampilan
“Termasuk para honorer yang mau usia pensiun, atau sudah lama bekerja. Otomatis tetapkan sebagai pegawai fungsional saja,” sarannya.
Lebih jauh ia menilai, para honorer membandel atau lalai dalam menjalankan tugas, harus menjadi perhatian serius. Tidak boleh hanya sekedar dihapuskan, namun tidak dilakukan pembinaan.
“Karena gini, pegawai-pegawai yang membandel itu tentunya akan mempengaruhi kinerja dia. Maka harus dilakukan pembinaan,” ujarnya lagi.
Sementara, Kepala Dindikbud Banten, Tabrani mengaku, regulasi bagi para honorer yang bakal dihapuskan, masih dalam penggodokan di Pemprov Banten. Terlebih, permasalahan tenaga honorer para guru SMA yang menjadi perhatiannya.
“Masih disiapkan rancangan regulasinya, untuk solusi para honorer yang bakal di hapuskan,” imbuhnya. (mg1)
