SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Ratusan kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang, Sabtu (10/09/2022) menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM. Bentuk penolakan dilakukan dengan cara menggelar aksi flash mob yang diadakan di sejumlah titik di Kota Tangerang.
Massa PKS Kota Tangerang terkonsentrasi di beberapa kecamatan seperti Jatiuwung, Cipondoh, dan Larangan. Sambil membentangkan poster bertuliskan berbagai penolakan harga BBM mereka juga melakukan orasi.
Ketua DPD PKS Kota Tangerang Arief Wibowo menyampaikan flash mob merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat dengan memberi pesan bahwa PKS mempunyai sikap politik yang jelas untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab hal itu dinilai bukan merupakan solusi atas permasalahan terjadi.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan menimbulkan efek domino atau masalah baru yang menambah kompleksitas ekonomi kita yang baru mau bangkit,” ucapnya. PKS pun ujarnya sudah menawarkan solusi alternatif yang lebih aman terhadap dampak ekonomi kepada masyarakat.
“Solusi yang ditawarkan kepada pemerintah di tingkat pusat oleh PKS adalah melakukan perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Sebab yang mengatur regulasi BBM bersubsidi itukan pemerintah, yang mengatur distribusinya juga pemerintah, lalu kalau pemerintah sekarang bilang BBM bersubsidi salah sasaran dan lebih banyak dinikmati orang mampu, pertanyaannya ini yang mempunyai masalah siapa?” tanyanya.
Itu artinya menurut Arief yang mempunyai masalah justru pemerintah itu sendiri. Namun anehnya katanya justru hal itu dibebankan kepada rakyat. “Jadi kalau pemerintah gagal dalam mengelola distribusi BBM bersubsidi sehingga salah sasaran, yang harus diperbaiki adalah cara distribusinya, bukan menaikkan harganya. Jadi yang kita tuntut adalah perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubdisi,” ujarnya.
Baca Juga: Mustofa Ali Ahsan Pimpin DPD PKS Kota Tangerang, Ini Mimpi Besarnya
Solusi atas perbaikan tata kelola ini menurutnya adalah sangat mungkin dan bahkan pemerintah sendiri akhirnya baru mulai melakukan. “Mengapa bukan opsi ini yang diambil sehingga bisa menghemat 70 persen anggaran subsidi, tapi pemerintah malah memilih solusi yang oleh pengamat ekonomi yang paling tidak kreatif, yakni sekadar menaikkan BBM, dan itu efeknya sudah bisa kita rasakan sekarang,” terangnya.
Disinggung langkah apa yang akan dilakukan oleh PKS bila kenaikan harga BBM akan terus dilanjut pemerintah, Arief menerangkan untuk tingkat pusat pihaknya akan terus menyuarakan penolakan. “Di tingkat daerah kita akan menyampaikan solusi untuk skala lokal untuk bisa membantu masyarakat, khususnya dengan yang terkait kebutuhan pokok. Tadi saya juga sudah tanya ama Pak Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang (Tengku Iwan Jayasyah Putra) terkait gizi buruk dan kerawanan pangan, ini yang perlu kita pikirkan. Ada sekian keluarga yang tadinya miskin jadi tambah miskin, yang tadinya terancam miskin jadi miskin. Sehingga kapasitas atau daya dukung untuk makan saja susah,” ucapnya.
Untuk itu langkah darurat yang bisa diambil ujarnya adalah mengusulkan ada hotline permakanan atau kerawanan pangan. Namun itu ujarnya adalah usulan pribadi. “DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial) yang jadi dasar penyaluran BLT itu sudah nggak valid. Kenapa saya bilang enggak valid? Itu data 2016 sebelum pandemi. Habis pandemi lebih banyak lagi orang yang terdampak, jadi mau mau bagaimana ngomongnya data DTKS pasti nggak valid,” jelasnya. (made)
