SATELITNEWS.COM, SERANG–Pemprov Banten berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp304 Miliar, untuk program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) seperti, pembangunan jalan lingkungan, gedung balai desa/pertemuan, pengaspalan dan lain-lain, yang tersebar di delapan kabupaten/kota pada rancangan APBD 2023, yang akan disahkan Selasa (22/11/2022) hari ini.
Uniknya, besaran anggaran itu terbagi menjadi 1.600 paket PSU, dengan nama program/pekerjaan yang sama. Sehingga, dari pemecahan paket itu, setiap paket pagu anggarannya berkisar Rp190 juta. Hal itu diduga, untuk menghindari lelang di LPSE dan menggunakan metode Penunjukkan Langsung (PL).
“Iya program peningkatan PSU di tahun depan, dibuat 1.600 paket,” kata sumber pegawai Pemprov Banten, yang enggan disebutkan namanya. Seraya mengatakan, satu paket nilai proyek PSU Rp190 juta.
Katanya, kegiatan tersebut sudah rutin dilakukan oleh Pemprov Banten. Bahkan pada tahun 2022 ini, jumlah paketnya sama, berikut besaran anggarannya.
“Itu mah program tahunan, di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Banten. Kalau dulu-dulu, program MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Kalau sekarang lebih kearah jalan, atau pembangunan balai desa. Karena kalau program MCK, kita tahu banyak sekali temuan kasusnya,” tandasnya.
Program peningkatan PSU lanjut dia, berlokasi disetiap kelurahan dan desa, dengan proses proyek Penunjukkan Langsung (PL) alias tidak dilakukan lelang, atau tender secara terbuka.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
“Totalnya memang besar ratusan miliar. Tapi kan ini dipecah-pecah, dibuat titik-titik atau lokasi. Jadi kalau proyek dibawah Rp200 juta, bisa PL. Tidak repot lelang terbuka,” ujarnya lagi.
Senada diungkapkan pegawai Pemprov Banten lainnya, yang meminta identitasnya dirahasiakan. Menurut dia, program peningkatan PSU pada Disperkim Banten adalah kegiatan abadi, yang tidak bisa dihilangkan.
“Jadi program di Disperkim, lebih dari 20 persen dari total kegiatan mereka tidak susah-susah buat program lain,” tandasnya.
Kepala Disperkim Banten, M Rachmat Rogianto, dihubungi melalui telepon genggamnya, tidak menjawab. Pesan tertulis yang dikirim, hingga berita ini diturunkan belum juga ada tanggapan.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti menjelaskan, RAPBD tahun anggaran 2023 akan di paripurnakan pada akhir bulan November.
“Sedang pembahsan antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar (Badan Anggaran), mudah-mudahan finalisasi Selasa atau Rabu, minggu ini. 29 November (paripurna,red),” ujarnya. (mg2)
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
