SATELITNEWS.COM, SERANG–Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah, mengintruksikan seluruh seluruh kader partai berlambang pohon beringin, untuk mengantisipasi dampak resesi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Semua kader katanya, harus turun tangan dengan kapasitas masing-masing, serta membantu masyarakat dengan berbagai cara yang bisa dilakukan.
“Partai Golkar, punya komitmen memperkuat gotong royong dan kolaborasi. Dan kolaborasi ini harus kita perkuat, untuk menekan dampak resesi ekonomi dan kemungkinan PHK di sejumlah industri,” kata Tatu, Senin (16/1/2023).
Kata Tatu, meski resesi ekonomi tidak diharapkan. Tapi, sejumlah kader Partai Golkar di tingkat eksekutif dan legislatif, harus turun tangan mengantisipasi, dan menekan dampak negatif yang mungkin terjadi.
Selain itu, kata dia, secara partai politik, kader diharapkan mampu mencegah kesenjangan kemiskinan yang bisa terjadi akibat kemerosotan ekonomi tahun ini.
“Kader Golkar yang duduk di pemerintahan, baik pimpinan daerah maupun anggota dewan, kita genggam erat dan bantu masyarakat. Terutama, kita bersama turunkan angka pengangguran dan menekan kenaikan harga bahan pokok,” ujarnya.
Sekadar diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten pada periode Agustus 2022 mencapai 8,09 persen atau 523 ribu orang, dari total penduduk.
Baca Juga: Kirim Nakes ke NTT, PMI Banten Bawa 130 Kg Obat untuk Bantu Pengungsi
“Pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan pelatihan tenaga kerja, kita perkuat,” ujarnya.
Menurut informasi dari Disnakertrans Banten, yang dikutip dari berbagai media, tiga perusahaan di Banten melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan yakni, PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).
“Meski tiga industri ini berada di Kabupaten Serang, saya yakin sejumlah pekerja yang terdampak PHK, banyak yang berasal dari kabupaten/kota yang lain. Karena itu, kader Golkar di semua daerah harus turun membantu,” ujarnya.
Sebagai Bupati Serang, Ratu Tatu sudah memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menginventarisasi sejumlah program pemberdayaan ekonomi UMKM dan pelatihan kerja.
“Program besar kami siapkan untuk menekan dampak resesi dan PHK. Banyak program yang akan kami turunkan di awal tahun,” ujarnya. (sidik)
