SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Pemerintah Kota Tangerang untuk masyarakat terdampak Covid-19 hingga saat ini belum disalurkan. Pemkot Tangerang masih menunggu kuota yang berasal dari pusat dan provinsi habis tersalurkan.
Untuk diketahui, BLT dari Pemprov Banten berupa uang sebesar Rp 600 ribu, sementara bantuan dari pemerintah pusat berupa sembako senilai juga Rp 600 ribu yang dibagi dalam dua tahap, di mana setiap tahap bernilai Rp 300 ribu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang, Suli Rosadi mengungkapkan alasan BLT yang berasal dari Pemkot Tangerang belum dicairkan. Menurutnya hal tersebut dikarenakan BLT yang berasal dari Pemprov Banten dan pusat belum secara keseluruhan memenuhi kuota. “Iya kan kita nunggu kuota pusat dan Provinsi Banten habis dulu baru dari kota bisa masuk,” ujarnya kepada Satelit News, Kamis, (14/5).
Pemerintah Kota Tangerang mendapat kuota BLT dari Pemprov sebanyak 86 ribu KK. Sedangkan dari pemerintah pusat sebanyak 75.911 KK. Suli mengutarakan hingga saat ini pun pihaknya kewalahan untuk memenuhi kuota yang tersedia.
“Sampai dengan saat ini juga kita masih mengejar kuota itu, masih belum memenuhi kuota itu gimana kita mau ngeluarin kuota yang di kota. Jadi kalau kuota itu dipenuhi ya maka Kota Tangerang baru bisa dikeluarkan (BLT),” ujarnya.
Sebelumnya, Pemkot Tangerang telah mendata warga terdampak Covid-19 dan mendapat sebanyak 161 ribu KK. Namun jumlah tersebut menyusut menjadi 131 ribu KK seiring dengan verifikasi yang terus dilakukan. Menurut Suli, jumlah 131 ribu KK tersebut juga menyusut. Pasalnya verifikasi dilakukan oleh pemprov dan pusat juga.
Baca Juga: Pemkot Tangerang Targetkan MoU Penataan Jalan Kiasnawi dan Stasiun Tangerang Rampung Oktober
“Kita saja dengan data yang sekarang masih membutuhkan koreksi, kita hanya menerima 55.070 KK dari Bantuan Presiden. Sisanya dari 79 ribu dikembalikan berkasnya. Terjadi penyusutan, karena biasanya pusat punya sistem lagi dan provinsi juga mereka juga punya alat yang canggih lagi kan,” jelasnya.
Suli mengatakan kalau BLT yang berasal dari Pemerintah Kota Tangerang ada potensi tak disalurkan. Hal tersebut kata dia melihat dari jumlah BLT dari Pemprov dan Pusat yang sangat banyat diperkirakan dapat mengcover seluruh warga terdampak Covid-19 di Kota Tangerang.
“Orang dari pusat saja kita masih keteteran. Jangankan yang 25 ribu, apalagi 75 ribu,” katanya. Kendati begitu, dirinya juga menyakini kalu BLT Pemkot Tangerang pasti akan terpakai untuk memenuhi kuota warga terdampak. “Kita penuhi dari pusat dulu pada intinya baru dari Kota dikeluarkan,” katanya.
Terlebih lagi pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota untuk semua wilayah. Memanfaatkan hal tersebut Pemerintah Kota Tangerang meminta tambahan kuota sebanyak 25 ribu KK.
“Awalnya saya menawarkan ke Pak Wali 50 ribu. Tapi khawatir tak bisa mengejar kuota tersebut akhirnya kami putuskan 25 ribu,” ungkap Suli.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan kuoata yang diberikan Pemprov dan pusat belum tentu dapat memenuhi atau mengcover semua warga terdampak di Kota Tangerang. Untuk itu harus dipastikan validitas datanya.
Baca Juga: Jalan M. Toha Kembali Mulus, PUPR Kota Tangerang Rampungkan Perbaikan Lebih Cepat dari Jadwal
“Jadi jangan berpikir kalau kuota dari pusat dan provinsi itu dapat memenuhi kuota warga terdampak karena pada kenyataannya kita yang di lapangan saja masih mendapat laporan kalau ada warga terdampak tapi belum mendapat BLT,” ujar Gatot.
Dia mengatakan jumlah kuota BLT dari pemprov dan pusat memang banyak, namun belum tentu dapat mengcover semua warga terdampak Covid-19. Sementara hasil data warga terdampak Covid-19 yang ada belum selesai diverifikasi. “Banyak itu berapa? Yang terdampak itu datanya berapa, apakah datanya itu sudah final? Jadi tolong diekspose agar masyatakat Kota Tangerang juga tahu yang mengawal datanya,” ujarnya. (irfan/made)
