SATELITNEWS.ID, SERANG–Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, meminta kepada masyarakat yang belum menerima bantuan konvensasi Covid-19 untuk tidak panik. Hal itu dikarenakan, penyaluran bantuan dipastikan sudah sesuai hasil pendataan, yang langsung disampaikan kepada pemerintah.
Kata Tatu, bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 yang datang ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang hingga saat ini, masih terus mengalir. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tidak panik.
Sebab persoalan pembagian bantuan, misalnya dari Kementerian Sosial (Kemensos) ada yang belum dapat, dan ada yang sudah dapat, semua datanya sudah masuk. “Sering saya sampaikan, bantuan pusat saja kan ada tiga jenis. Kemudian Provinsi, nanti terakhir masyarakat yang belum mendapat bantuan dari mana-mana, nanti dari Pemkab Serang. Hanya memang, kalau yang sudah mendapat satu tidak boleh mendapat bantuan lainnya,” kata Tatu, Selasa (19/5).
Menurutnya, pihaknya sekarang ini banyak menerima laporan dari Kepala Desa (Kades) ada masyarakat yang setengah anarkis. Namun ia berharap, masyarakat tidak berbuat seperti itu. Karena menurutnya, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini semuanya sedang sulit.
“Kita sekarang sedang sulit, di bulan puasa Ramadhan ini kan kalau disebut musibah, ya musibah. Jadi enggak boleh mengikuti emosi, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita harus introspeksi diri, pasti ada yang salah di diri kita. Sangat tidak pantas, di bulan suci Ramadhan dengan bantuan keterbatasan pemerintah, yang ada persoalan ini semua serba mendadak, semua serba cepat, saya mohon masyarakat bisa memaklumi,” tambahnya.
Diakuinya, data penerima bantuan tersebut banyak yang tidak lengkap, diantaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak lengkap, kemudian alamat tidak lengkap. Sementara data yang diajukan ke Kemensos dan Provinsi, harus sempurna.
Baca Juga: Kirim Nakes ke NTT, PMI Banten Bawa 130 Kg Obat untuk Bantu Pengungsi
“Jadi Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) harus turun, harus perbaiki,” tuturnya.
Namun ia berharap, masyarakat yang tidak layak mendapat bantuan atau tidak butuh bantuan, juga harus adil. Karena pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, anggarannya cukup terbatas. “Harus Fair yah. Kita utamakan untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, yang sudah tidak punya kemampuan untuk kebutuhan pokok,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
