SATELITNEWS.COM, SERANG – Ribuan pengusaha penggilingan padi di Banten, melakukan aksi unjuk rasa di depan PT WIlmar Padi Indonesia (WPI), Rabu (30/8/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak PT WPI untuk menghentikan pembelian gabah dan beras dari para petani.
Dari pantauan masa aksi datang secara rombongan dengan menggunakan mobil truck dan pikup. Mereka datang dari berbagai daerah di Banten seperti Lebak , Pandeglang, Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang.
Setibanya di depan PT WPI, masa aksi menggelar orasi dengan membentangkan spanduk yang berisi desakan penutupan PT WPI. Aksi tersebut mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian dan security PT WPI. Tak lama setelah melakukan orasi, perwakilan dari masa aksi masuk ke dalam PT WPI untuk melakukan audiensi.
Perwakilan Pengusaha Penggilingan Padi, Ahmad Ruslan mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan pihaknya ini untuk mendesak agar PT WPI menghentikan kegiatan pembelian padi dari petani. Karena saat ini kondisi para pengusaha penggilingan padi sudah terkapar, lantaran tidak bisa membeli gabah dari petani.
“Jadi disini bukan menutup perusahaan Wilmar, tapi hanya menghentikan pembelanjaan padi dan beras di wilayah Provinsi Banten, itu saja tuntutan kami,” katanya.
Ia menuturkan setelah melakukan audiensi, dari pihak PT WPI meminta kebijakan dari pihak ketiga dalam hal ini pemerintah.
Baca Juga: Gelar Aksi Pada HUT Ke-32 Kota Tangerang, Ini Tuntutan Mahasiswa
“Jadi tinggal menunggu surat keputusan dari Pj Gubernur, Tadi sudah difasilitasi bahwa pihak aparat penegak hukum, khususnya kasat Intel akan ketemu dengan protokol Pj Gubernur, nanti kita ada pertemuan lagi dengan Pj Gubernur,” ujarnya.
Disinggung jika Pj Gubernur enggan mengeluarkan surat keputusan penghentian pembelian gabah PT WPI.
“Kalau memang tidak mau memberikan surat kita akan ada aksi lebih besar lagi, artinya pak gubernur dalam hal ini tidak merespon warganya sendiri,” tuturnya.
Sementara, General Manager PT WIlmar Tenang Sembiring mengatakan pihaknya sebagai PT WPI ingin melakukan mediasi dengan difasilitasi pemerintahan daerah setempat.
Agar mediasi ini dapat menghasilkan solusi terbaik. “Kita ingin berdialog dengan para pimpinan penggilingan padi di Pemerintahan,” pungkasnya. (sidik)
