SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Heboh usulan nama-nama Penjabat (Pj) Bupati Tangerang diduga karena adanya kelompok yang merasa khawatir kehilangan suara elektoral pada Pemilu 2024 mendatang. Demikian dikatakan Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Hikmawanto.
Menurut Hikwanto, seorang penjabat bupati, wali kota maupun gubernur memiliki keuntungan. Apalagi penjabat tersebut diangkat pada tahun politik. “Jelas banyak keuntungan, banyak manfaat. Makanya banyak orang yang mengatakan Pj gubernur, walikota, dan bupati itu untuk mengamankan suara elektoral. Apalagi mendekati Pileg, Pilkada, dan Pilpres 2024 mendatang,” kata Hikmawanto kepada Satelit News, Jumat (1/9/2023).
Karenanya, jelas Hikmawanto, sudah menjadi rahasia umum di beberapa daerah nama-nama yang menjadi penjabat memiliki latar belakang atau background politik yang berafiliasi dengan salah satu parpol tertentu. “Dan dalam mengamankan suara elektoral ini menjadi suatu hal pertimbangan sebuah parpol atau kelompok,” tambah Dosen FSIP UMT ini.
Maka, Hikmawanto menyimpulkan, adanya riak-riak atau penolakan dari sebuah kelompok atau parpol di sebuah daerah dalam pengusulan penjabat, menandakan adanya sebuah kekhawatiran atau ketakutan terhadap penjabat yang diusulkan itu tidak berafiliasi dengan kelompok yang menolak itu.
“Memang ada kesimpulannya ke arah sana. Rasa khawatirnya sebuah kelompok atau parpol yang takut kehilangan suara elektoral. Tapi, kembali lagi prosesnya itu kan usulan ya. Usulan yang sudah dibahas. Kemudian diajukan ke Kemendagri, dan pada akhirnya Kemendagri lah yang akan memutuskan,” tukasnya.
Hikmawanto menegaskan, mekanisme pengusulan dan penentuan Pj sudah tertuang dalam Peraturan Dalam Negri Nomor 4 Tahun 2023. “Panduannya ada disana. Kalau sudah sesuai, ya sah-sah saja,” tegasnya.
Baca Juga: Pj Bupati Tangerang dan Kapolda Pantau Pelaksanaan Natal di Gereja Santa Odelia
Sementara itu, Pengamat politik Rahmat Sanjaya menduga, ramainya pengusulan nama-nama Pj Bupati Tangerang, bahkan hingga menimbulkan aksi unjuk rasa mahasiswa dan aksi Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tangerang dikarenakan adanya seseorang atau sekelompok yang mencoba untuk mengakomodir salah satu nama calon Pj agar mendapat rekom dari DPRD. “Sebetulnya sangat jelas arahnya. Yaitu kepentingan Pilkada 2024. Ini merupakan buntut dari tindakan arogansi oknum anggota partai yang mencoba untuk mengakomodir salah satu nama Pj agar dapat rekom dari DPRD Kabupaten Tangerang,” kata mantan Aktivis 98 ini.
Pria yang biasa disapa Komeng ini menilai, posisi penjabat memang memiliki keuntungan secara politik dan ekonomi. Karena, ketika seseorang menjabat sebagai Pj, maka kelompok politiknya tentu akan memiliki ruang gerak yang lebih luas. “Kalau secara ekonomi, kita sama-sama tahu. Bagaimana kondisi Kabupaten Tangerang saat ini,” ujarnya.
Saat disinggung terkait regulasi, Komeng menilai, selama pengusulan nama-nama Pj Bupati Tangerang berpatokan kepada aturan, maka pengusulan nama-nama yang dilakukan DPRD Kabupaten Tangerang sudah sesuai. “Kalau bicara regulasi, kan sudah ada di Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Kalau sudah mengikuti itu, ya sah-sah saja. Karena yang menentukan Pj nantinya dari pusat, daerah hanya mengusulkan,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengklaim usulan tiga nama Pj Bupati Tangerang sudah sesuai prosedur yang tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. “Terkait pengusulan penjabat tentunya sudah sesuai aturan. Dan saya pun berpatokan dengan aturan itu, yaitu Permendagri Nomor 4 Tahun 2023,” tandas Kholid. (alfian/aditya)
