SATELITNEWS.COM, SERANG—Pemprov Banten bersama seluruh Kabupaten dan Kota, swasta serta pemerintah pusat secara bergotong royong melakukan percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan pendekatan yang dilakukan.
Bahkan untuk mensukseskan percepatan itu alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp3 triliun lebih.
Jumlah anggaran itu terdiri dari Rp739 miliar lebih berasal dari 20 OPD di lingkungan Pemprov Banten, dan Rp2 triliun lebih dari APBD Kabupaten dan Kota, APBN, CSR, DAK fisik dan non fisik, DAU serta sumber anggaran lainnya.
20 OPD yang mengalokasikan anggaran untuk percepatan penurunan stunting itu yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Rp629 juta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Rp44,964 miliar, Dinas Pendidikan Rp1 miliar,
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp9,816 miliar dan Dinas Pertanian Rp2 miliar.
Lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Rp974 juta, Bappeda Rp75 juta, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Rp8 miliar, Dinas Ketahanan Pangan Rp3 miliar, Dinas Komunikasi dan Informatika Rp517 juta, Biro Pemerintahan dan Otda Rp55 juta, Dinas Pariwisata Rp 3,850 miliar.
Dinas Kesehatan Rp220 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Rp4 miliar, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp6,6 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp427 miliar, Dinas UMKM Rp451 juta, badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp168 juta dan Dinas Sosial Rp4 miliar. Sedangkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Kota sebesar 1 triliun 467 miliar rupiah dan sisanya bersumber dari beberapa alokasi anggaran lainnya.
Penjabat (Pj) Sekda Banten Virgojanti seusai menghadiri acara Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Tahun 2023 di Aston, Kota Serang, Selasa (10/10) mengatakan, besaran anggaran yang dialokasikan itu tersebar di masing-masing OPD, Pemda serta seluruh lembaga pentahelix yang didorong untuk ikut melakukan berbagai langkah percepatan penurunan stunting.
Baca Juga: Pemprov Banten Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh
“Semua kita lakukan bersama-sama, tidak hanya dari sisi kesehatannya saja tapi tindakan kita lebih dipertajam agar hasil yang didapat bisa lebih maksimal,” katanya.
Virgo menambahkan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalansi stunting di Provinsi Banten telah mengalami penurunan sebesar 4,5 persen dari angka 24,5 persen menjadi 20 persen pada tahun 2022 dengan rincian Kabupaten Lebak 26,6 persen, Pandeglang 29,4 persen, Serang 26,4 persen, Tangerang 21,1 persen, Kota Serang 23,8 persen, Kota Tangerang 11,8 persen, Kota Tangsel 9 persen dan Kota Cilegon 19,1.
Sementara itu berdasarkan aplikasi E-Dasawisma tahun 2023 menyebutkan estimasi prevalansi stunting di Provinsi Banten sudah mencapai 12,97 persen, dengan rincian Kabupaten Lebak 17,45 persen, Pandeglang 21,65 persen, Serang 15,01 persen, Tangerang 12,04 persen, Kota Serang 11,21 persen, Kota Tangerang 7,72 persen, Kota Tangsel 4,32 persen dan Kota Cilegon 12,95 persen. Dengan jumlah anak yang tercatat sebanyak 29.794 anak yang terdiri dari masih dalam penanganan sebanyak 11.762 dan yang sudah tertangani sebanyak 18.032 anak se-Provinsi Banten.
“Namun kita masih terus melakukan pendataan, karena kan masih terus terjadi kelahiran anak yang itu sudah kita lakukan intervensi juga agar anak yang lahir dalam keadaan sehat tidak berpotensi stunting,” ucapnya.
Selanjutnya, penanganan intervensi spesifik skrining anemia target 70 persen tercapai 42,60 persen, target tambah darah remaja putri target 50 persen tercapai 53 persen, ACM ibu hamil target 80 persen tercapai 79,80 persen, tablet tambah darah ibu hamil target 80 persen tercapai 79,10 persen, ASI eksklusif target 75 persen tercapai 72,40 persen, PMT gizi kurang target 85 persen tercapai 69 persen, IDL target 90 persen tercapai 86,57 persen dan desa bebas BABS target 70 persen tercapai 33 persen.
Keluarga tidak memiliki sumber air minum layak di Provinsi Banten sebanyak 63.700 keluarga. ini perlu mendapatkan dukungan dan bantuan program kegiatan yang serius, kemudian keluarga berisiko stunting di provinsi banten sebanyak 532.580 keluarga berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022. Saat ini pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023 masih dalam proses pengolahan data.
Baca Juga: Waspada Sebaran Abu Vulkanik GAK, Masyarakat Diminta Gunakan Masker
“Capaian intervensi spesifik secara umum sudah tercapai dengan baik. namun masih ada indikator yang belum memenuhi target yaitu, calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah dan target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas. Hal ini perlu menjadi catatan serius untuk mendukung pemenuhan target yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Yb. Satya Sananugraha menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan roadshow yang dilakukannya sebelumnya. Tahun ini sampai bulan Juni kemarin Menko PMK, Muhajir Efendi, bersama 19 kementrian dan lembaga melakukan diskusi dengan 33 Provinsi, 393 Kab/Kota secara daring dengan tujuan mendapatkan kendala, masalah dan apa yang bisa pemerintah pusat bantu.
“Provinsi Banten ini penurunan stuntingnya sangat tinggi. Itu cukup berhasil. Makanya beberapa waktu lalu mendapatkan bantuan dana insentif fiskal dari bapak Wapres,” katanya.
Hanya saja karena nilai absolutnya di Provinsi Banten ini cukup besar, mengingat jumlah penduduknya besar, makanya menjadi salah satu daerah prioritas dibantu. “Kita harapkan dengan kegiatan ini percepatan penurunan stunting di Banten bisa kembali cepat ditekan, sehingga Banten bisa menjadi contoh untuk percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut seluruh perwakilan dari Kabupaten dan Kota, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Aan Muawanah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ati Pramudji Hastuti serta beberapa pejabat lainnya. (luthfi)
