SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Bupati Irna Narulita meminta Dinas Sosial (Dinsos) dan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdaftar di aplikasi Dinsos Kabupaten Pandeglang. Tujuannya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Yang kita gunakan ini merupakan data 2015, hasil TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulagan Kemiskinan), karena dikhawatirkan sudah tidak valid. Saya harap segera lakukan verifikasi dan validasi lagi,” kata Irna, Rabu (10/6).
Irna berharap, verifikasi dan validasi itu bisa selesai tahun ini. Sebab kata dia, data itu sangat dibutuhkan sebagai acuan setiap program penanggulangan kemiskinan. “Saya ingin data base bisa terealisasikan. Segera dibuat tim dan turun langsung ke lapangan,” instruksinya.
Verifikasi itu menurutnya, bakal dilakukan dengan cara Musyawarah Desa (Musdes). Ia berharap Musdes ini bisa selesai pada bulan Agustus. “Jika bulan Juli akan dilaksanakan, segera buat tahapannya, supaya Agustus dapat segera di SK (Surat Keputusan)-kan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Nuriah mengatakan, verifikasi dan validasi akan segera dilakukan pada bulan Juli 2020 di lima kecamatan. “Kami akan lakukan lima kecamatan dulu yaitu Mandalawangi, Cipeucang, Karangtanjung, Koroncong dan Cadasari,” katanya.
BacaJuga :
Nuriah mengungkapkan, jika saat ini jumlah warga yang terdata di dalam DTKS adalah 199.785 orang. Data itu dari tahun 2015 kata dia, sudah tidak pernah dilakukan verifikasi dan validasi. “Jika sudah diverifikasi data ini akan lebih valid,” imbuhnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Utuy Setiadi membenarkan, jika selama ini menurut hasil kajian dengan salah satu universitas mengatakan, bahwa data base ini faktor utama untuk penanggulangan kemiskinan.
“Dari hasil penelitian yang dilakukan, garis besarnya adalah rekomendasi pertama validkan data. Jika tidak valid, tentu langkah apapun kedepan tidak akan merubah capaian,” katanya.
Menurut Utuy, selama ini dari tahun 2016 hingga 2019, banyak sekali program yang diluncurkan untuk penanggulangan sosial masyarakat. Namun kata Utuy, hasilnya belum sesuai harapan.
“BSPS kurang lebih 7.676 KK, RTLH mencapai 2.111 KK. Karena data kemiskinannya belum terupdate, sehingga penurunan kemiskinan tidak signifikan,” pungkasnya. (nipal/aditya)
Diskusi tentang ini post