Untuk mengantisipasi penimbunan di tengah kondisi harga beras yang tinggi itu, Pemprov Banten mengintensifkan pengawasan melalui Satgas Pangan daerah yang di dalamnya terdiri dari unsur kepolisian, TNI bersama Forkopimda.
Pj Sekda Banten Virgojanti usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (23/10) mengatakan, pengawasan yang intensif itu penting dilakukan untuk memastikan proses distribusi beras di Provinsi Banten berjalan baik.
“Untuk itu tim Satgas Pangan daerah harus lebih mengoptimalkan lagi pengawasannya,” katanya.
Diakui Virgo, harga komoditi pangan dalam waktu beberapa bulan terakhir memang mengalami fluktuatif yang cukup tinggi. Selain beras, fluktuasi harga juga terjadi pada gula dan cabai rawit yang terjadi di hampir seluruh wilayah.
“Namun, bila kita perhatikan untuk di wilayah Provinsi Banten. Untuk beras medium ada penurunan, walaupun harganya masih berada di atas HET,” katanya.
Selain itu, Virgojanti juga mengatakan Pemprov Banten juga memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dapat digelontorkan apabila terjadinya kelangkaan atau kerawanan pangan. Untuk saat ini masih pada tahapan operasi pasar dan penyaluran beras SPHP oleh Bulog untuk stabilitas harga.
“Oleh karena itu, Kita juga minta ke Bulog untuk gencar dan masif mendistribusikan beras SPHP. Artinya treatment yang dilakukan harus menyesuaikan dengan kondisi suatu daerah tersebut, misalnya di daerah A harga beras naik, maka operasi pasar beras nya ditingkatkan lagi. Sedangkan untuk telah baik, tetap kita kendalikan agar harga tidak mengalami fluktuatif,” jelasnya. (luthfi)
