SATELITNEWS.COM, LEBAK—Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak yakni Oktavianto Arif menjawab atas apa yang dirasakan pemerintah desa selama Alokasi Dana Desa (ADD) tak kunjung cair. Pesta demokrasi Pemilu 2024 di awal tahun dituding menjadi penyebab anggaran tersebut tersendat.
“Biasanya kegiatan musyawarah desa (musdes) pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan Januari atau maksimal Februari. Namun, karena pemilu dan ada larangan kumpul-kumpul menjelang pencoblosan maka kegiatan musdes diputuskan dilaksanakan pada akhir Februari 2024,” Oktavinato menjelaskan apa yang menjadi penyebab terlambatnya pencarian ADD, Selasa (19/3/2024).
Di bulan ketiga ini, desa telah melaksanakan musdes dan tahapan berikutnya agar ADD bisa dicairkan. Selanjutnya, desa harus menginput Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskudes). Dari data hasil rekapitulasi di DPMD Lebak, jumlah desa yang telah menginput APBDes ke Siskudes baru 260 desa. “Kita udah rekap dan baru ada 260 desa yang menginput APBDes ke Siskudes. Sisanya masih berproses,” ungkap Oktavianto.
Selanjutnya, DPMD akan mengajukan pencairan ADD 260 desa ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lebak. Nanti BKAD baru bisa memproses pencairan ADD yang menjadi sumber biaya operasional desa. Termasuk honor kades dan perangkatnya.
“Untuk desa yang belum menginput data hasil musdes ke siskudes enggak akan bisa diproses pencairan ADD-nya. Syaratnya APBDes harus diinput terlebih dahulu, baru kita bikinkan surat pengantar untuk pencairan,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemdes di Kabupaten merasa kelimpungan dan harus memutar otak agar kebutuhan operasional kantornya tetap berjalan dengan cara berhutang, akibat sudah tiga bulan ADD tak kunjung cair. (mulyana)
Baca Juga: Perkuat Kemandirian, Pemerintah Desa di Banten Didorong Manfaatkan Lahan Tidur
