SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Inspektorat Kabupaten Pandeglang, meminta kepada semua warga Pandeglang agar membuat laporan, apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat politik praktis. Mengingat, jelang Pilkada serentak November nanti.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Hasan Bisri mengatakan, pihaknya akan segera menindak apabila diketahui dan terbukti ada ASN, terlibat politik praktis di ajang Pilkada nanti. Karena seyogyanya, ASN harus netral.
“Mekanisme jika ada dugaan pelanggaran, ditangani secara bertahap. Dari mulai Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” kata Hasan, Selasa (4/6/2024).
Hasan mengaku, selama ini pihaknya terus melakukan upaya, agar semua ASN Pandeglang bersikap netral di ajang Pilkada 2024 nanti. Salah satu cara yang dilakukan yakni, dengan terus mengingatkan kepada para abdi negara agar menjaga netralitas.
“Kita melakukan berbagai upaya pencegahan, mulai dari melakukan sosialisasi di acara-acara kedinasan, pemantauan dan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu, agar semua pegawai tidak ikut terlibat politik praktis,” tambahnya.
Menurut Hasan, setiap abdi negara memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga netralitas. Dengan begitu, pelaksanaan pesta demokrasi yang jujur dan adil dapat terlaksana dengan baik, karena masyarakat bisa memilih salah satu kandidat sesuai dengan kehendak mereka.
“Kita sebagai abdi negara, harus bisa menjaga marwah dan kapasitas sebagai ASN, kita tidak dibenarkan terlibat politik praktis. Karena, bisa menciderai pesta demokrasi. Maka dari itu, semua ASN harus bisa terus menjaga netralitasnya,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang Ali Fahmi Sumanta, memastikan semua ASN di lingkungan Pemkab Pandeglang akan bersikap netral di ajang Pilkada nanti.
Apabila ada abdi negara yang melakukan pelanggaran, akan ditindak sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Tentunya, kita pastikan semua ASN bersikap netral di ajang Pilkada nanti. Kita juga selalu melakukan pengawasan, dan pembinaan terhadap semua pegawai, jangan sampai ada yang terlibat politik praktis,” imbuhnya. (adib)
Diskusi tentang ini post