SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Ribuan anak di Provinsi Banten terancam putus sekolah. Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) bersama USAID Erat, saat ini terdapat 9.533 anak SD yang tidak sekolah, 14.242 anak SMP yang tidak sekolah dan 36.517 anak SMA yang tidak sekolah.
Oleh karena itu, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) meminta Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar untuk serius menjalankan program Kembali ke Sekolah yang merupakan program kolaborasi antara USAID Erat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran program tersebut adalah anak-anak yang putus sekolah.
Ketua Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Serang Masrur Alawi mengatakan, pihaknya sudah mendata para siswa yang akan mengikuti program Kembali ke Sekolah di Kota Serang. Namun, hingga para siswa tersebut belum bisa mengikuti pelajaran karena terhambat oleh proses yang terhenti di era Pj Gubernur Banten.
“Kami minta Pj Gubernur segera memprosesnya,” katanya saat dihubungi, Kamis (25/7).
Alawi mengatakan, semula dia mempertanyakan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang lambatnya siswa-siswa yang akan ikut program Kembali ke Sekolah ini. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, mereka sudah menyerahkan data-data siswa itu ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, nama-nama siswa ini sudah juga disampaikan kepada Pj Gubernur Banten. Namun, hingga saat ini Pj Gubernur Banten belum menindaklanjuti surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut.
Baca Juga: Lansia Tewas Setelah Dihantam Palu, Polisi Amankan Anak Kandung
Bila para siswa tidak segera mendapatkan kejelasan informasi kapan mereka akan bisa ikut pembelajaran di tahun ajaran ini, dia khawatir para siswa akan ketinggalan pelajaran.
Selain itu, saat ini para orang tua sudah menanyakan kepada dirinya selaku anggota KIM yang melakukan pendataan kapan anak mereka akan bersekolah.
“Orang tua dan anak yang sudah disosialisasikan akhirnya menanyakan kepastian, khawatir tertinggal pembelajaran semester awal. Apalagi sebenarnya cukup sulit untuk mencari anak yang mau sekolah lagi setelah sebelumnya berhenti,” katanya.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengklaim jika dirinya berkomitmen akan menjalankan program Kembali ke Sekolah itu, terutama pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten yakni tingkat SMAN sederajat. Menurut Al, saat ini proses itu masih dalam pendataan.
“Saat ini kita sedang upayakan, kita minta Dinas Pendidikan untuk menelusurinya, kita data, dan kita tawarkan, siapa yang mau sekolah, bila ada yang mau bersekolah kembali kita siapkan program khusus,” katanya.
Al menuturkan, bagi mereka yang bersedia untuk bersekolah kembali, nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang dekat dari tempat tinggalnya. Namun, kata dia, pihaknya tidak bisa mengintervensi untuk memaksa agar anak-anaknya sudah putus sekolah ini mau untuk bersekolah kembali.
Baca Juga: Masih Abaikan PP Tunas, Platform Digital Belum Patuh
Karena, kondisi di lapangan banyak anak-anak yang putus sekolah sudah memilih jalan lain seperti bekerja dan menjadi orang tua.
“Kita data dan kita siapkan untuk nanti implementasinya. Tapi kita nggak mungkin ngejar-ngejar memaksa untuk mau bersekolah (kembali,-red), karena faktor-faktor orang yang berbeda-beda,” ucapnya.
“Sebenarnya kalau menurut saya jawaban dari semua ini kalau mau kita konsisten dengan sistem yang ada pada bangsa saat ini, itu digitalisasi sebenarnya. Tapi ya itu bagian dari sebuah solusi yang harus disosialisasikan dalam jangka panjang,” sambungnya.
Al juga menjelaskan, menghadapi program strategis menuju
Indonesia Emas 2045, pendidikan merupakan salah satu agenda besar yang menjadi prioritas Pemprov Banten saat ini.
“Pengembalian anak sekolah ya kita mulai dari sekarang. 2025 nanti agenda kita itu memperluas sarana pendidikan, baik pembangunan USB (unit sekolah baru) maupun ruang kelas baru,” jelasnya. (luthfi)
