SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk melakukan evaluasi kebijakan Kurikulum Merdeka, sistem PPDB zonasi dan Ujian Nasional (UAN) disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tangerang Jamaluddin.
Jamal mengaku cukup gembira atas rencana Mendikdasmen melakukan evaluasi tersebut. Sebab hal itu menjadi selama ini menjadi keluhan para guru. “Yang pertama tentang ujian nasional. Saya sangat setuju, sebab UN penting untuk pemetaan, tapi bukan penentuan kelulusan ya. Jadi anak-anak yang pintar kemampuannya berapa, anak yang kemampuannya sedang, termasuk anak yang kurang secara nilai akademik akan ketahuan,” ujar Jamal saat ditemui di Pusat Pemerintahan (Puspem) Tangerang, Selasa (29/10/2024) pagi.
Berikutnya terkait PPDB sistem zonasi, menurut Jamal hal ini bukan saja dihadapi Kota Tangerang, melainkan menjadi permasalahan nasional. “Permasalahan zonasi, banyak anak-anak Indonesia yang tidak dapat bersekolah di sekolah negeri. Mudah-mudahan dengan beliau mengevaluasi nanti mungkin nilai ujian masuk PPDB dan mudah-mudahan di masa mendatang lebih banyak anak-anak yang terakomodir (di sekolah negeri) sehingga PPDB menjadi lebih kondusif,” ucapnya.
Demikian pula halnya dengan Kurikulum Merdeka. Katanya para guru merasakan hal itu sesuatu yang memberatkan. “Apalagi untuk calon guru penggerak itu setiap diberikan tugas pas waktu mengajar. Sore juga diberikan tugas bahkan sampai malam hari pun masih diberi tugas. Ini artinya apa yang diberikan janji oleh menteri terdahulu bahwa besok tidak usah berbicara administrasi justru terbebani dengan berbagai aplikasi. Nah mudah-mudahan saya berharap dengan rencana evaluasi oleh Pak Menteri kemarin menjadi harapan baru. Jadi menteri baru, harapan baru Indonesia menjadi pendidikannya lebih berkualitas lagi,” ucapnya.
Disinggung soal adanya fenomena ganti menteri ganti kurikulum pendidikan, pria yang tak lain Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang ini mengatakan, idealnya kebijakan terkait kurikulum pendidikan tidak diubah seketika, melainkan dievaluasi. “Idelanya memang bukan diubah, tapi dievaluasi. Contoh saja Singapore, di sana meski ganti menteri atau bahkan ganti perdana menteri itu kurikulumnya tidak berubah, tapi dievaluasi. Misalnya SDM nya kurang berarti SDM nya yang harus dikuatkan, baik melalui workshop, diklat maupun sebagainya. Supaya potensinya bagus,” katanya.
“Demikian halnya kalau sarana kurang ya sarananya dikuatkan, lalu kalau kurikulum belum sempurna ya pelan-pelan evaluasi lalu ditambahkan. “Mudah-mudahan Pak Menteri yang sekarang tidak mengubah secara total, yang bagus diambil dan mana yang kurang mungkin diperbaiki,” pungkasnya.
Sebelumnya, usai dilantik Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengambil langkah strategis dengan mengkaji ulang beberapa kebijakan pendidikan yang sebelumnya diterapkan di era Nadiem Makarim. Pergantian estafet kepemimpinan di Kementerian Pendidikan membawa angin segar sekaligus tantangan baru dalam dunia pendidikan Indonesia.
Tiga kebijakan utama yang menjadi sorotan untuk dievaluasi adalah Kurikulum Merdeka Belajar, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi, dan peniadaan Ujian Nasional (UN). Dalam menyikapi hal ini, Abdul Mu’ti menunjukkan pendekatan yang bijaksana dan penuh kehati-hatian. “Jadi ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita akan melihat semuanya secara sangat seksama dan berhati-hati,” tegasnya. (made)
BeritaTerbaru
