SATELITNEWS.COM, TANGSEL–Sudah sepekan, program makan bergizi gratis (MBG) berjalan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Realisasi yang berlangsung di tujuh sekolah itu rupanya mendapatkan banyak catatan dari berbagai pihak.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menyampaikan bahwa masukan itu datang diantaranya dari sekolah, masyarakat hingga akademisi.
“Kami tentu mendengar dari berbagai pihak ya, masukan, baik itu dari pihak sekolah, dari pihak masyarakat sendiri secara luas, dari pengamat, kemudian juga dari siswa sendiri, dari orang tua siswa, kami semua dengarkan,” ujarnya dalam peninjauan MBG di SDN Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Senin (13/1).
Peninjauan MBG perdana di Tangsel dilakukan Adita bersama dengan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu dan Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fritz Edward Siregar.
Adita mengakui, program yang salah satunya untuk mengurangi angka stunting ini masih terdapat sejumlah hal yang harus disempurnakan. Apalagi, belum pernah ada program serupa menjadi catatan penting dalam pelaksanaannya.
“Memang ini satu hal yang pertama kali sekali diadakan di Indonesia ya, sejak negara kita berdiri ini program pertama. Jadi memang ketika kemudian dilaksanakan, ada beberapa hal yang harus disempurnakan lagi. Salah satunya tentu adalah masukan-masukan soal menu,” katanya.
Baca Juga: Layanan SIM Keliling Tangerang Selatan Sabtu 5 September 2026, Cek di Sini Jadwalnya
“Soal menu ini sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa referensinya adalah angka kecukupan gizi (AKG). Jadi bagaimana AKG atau angka kecukupan gizi itu terpenuhi dengan komposisi dari nutrisi yang seimbang, itu yang paling utama,” sambung Adita.
Selain soal menu yang bervariasi disetiap daerah, terdapat juga masukan soal teknis pendistribusian makanan. Untuk hal itu, pihaknya mengaku telah melakukan evaluasi.
“Ada masukan juga mengenai hal-hal teknis seperti soal distribusi, jam distribusi. Ini sudah kami evaluasi, distribusi ini sebenarnya menyesuaikan waktu jam belajar-mengajar ya, dari setiap sekolah yang memang itu akan menjadi sangat bervariasi,” sebutnya.
Adita menyebut, hingga saat ini seluruh pembiayaan program makan bergizi gratis masih ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Walaupun begitu, dirinya belum bisa memastikan sampai kapan pemerintah di tingkat Provinsi, Kota, Kabupaten mulai mengeluarkan anggaran.
“Saat ini kami masih fokus melakukan APBN. Semua masih pakai APBN. Nanti kita lihat ya, nanti kita akan evaluasi lagi semuanya, dan ini sekarang masih APBN, tentu dengan bermitra dengan berbagai kalangan ya, seperti teman-teman tahu ada Yayasan, ada UMKM juga, BUMN juga,” pungkasnya. (eko)
