SATELITNEWS.COM, SERANG – Harta kekayaan Wakil Walikota Serang, Nur Agis Aulia, meningkat drastis selama 4 tahun terkahir. Ia memiliki harta Rp2,3 Miliar dari sebelumnya hanya Rp982 juta.
Harta kekayaan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nur Agis Aulia, pertama kali melaporkan LHKPN pada 29 Maret 2021 untuk periode 2020, atau satu tahun setelah dilantik menjadi anggota DPRD Kota Serang.
Harta yang dilaporkan Nur Agis Aulia pada saat itu, terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp300 juta, alat transportasi dan mesin Rp260 juta serta
Kas dan setara kas Rp332 juta.
Namun pada periode 2021 harta kekayaan yang dilaporkan Nur Agis Aulia di LHKPN, menurun menjadi Rp600 juta dengan kas setara kas hanya Rp17 juta lebih.
Harta Nur Agis Aulia, kembali meningkat pada periode 2022 dengan total mencapai Rp2,5 miliar.
Baca Juga: Warga Lampung Tewas Tertabrak Kereta di Perlintasan Bogeg Kota Serang
Dalam LHKPN periode 2022 Agis melaporkan penambahan dua bidang tanah dan bangunan di Serang dengan total mencapai Rp1,5 Miliar lebih.
Selain itu, ia juga melaporkan penambahan alat transportasi berupa mobil Pajero Sport dengan harga Rp600 juta. Sebelumnya, mobil yang dilaporkan oleh Agis, hanya Terios dengan harga Rp260 juta.
Kemudian kas dan setara kas, Agis juga meningkat dari Rp17 juta periode sebelumnya, menjadi Rp105 juta sehingga total harta kekayaan Agis di tahun 2022 mencapai Rp2,5 Miliar.
Pada periode 2023 harta kekayaan Nur Agis Aulia menjadi Rp2,6 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan Rp1,6 Miliar.
Alat transportasi dan mesin Rp770 juta, kas setara kas Rp221 juta dan hutang Rp277 juta, sehingga total harta Rp2,3 miliar.
Diketahui, Nur Agis Aulia saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Serang periode 2025-2030 mendampingi Budi Rustandi sebagai Walikota Serang.
Baca Juga: Ditlantas Polda Banten Gelar Pelayanan Perpanjangan SIM Keliling di Walantaka
Harta kekayaan Nur Agis Aulia pada periode 2024 belum dilaporkan ke LHKPN KPK. (sidik)
