SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Ketidaksanggupan Pemkab Pandeglang membangun sarana dan prasarana infrastruktur tahun 2025, semakin nampak.
Buktinya, untuk membangun jembatan Sarewu di Desa Citaman, Kecamatan Jiput, Pemkab Pandeglang melimpahkan atau meminta bantuan Pemprov Banten, karena tidak memiliki anggaran.
Camat Jiput Ade Juliansyah mengatakan, pembangunan jembatan Sarewu yang ambruk tahun lalu dilimpahkan kepada Pemprov Banten. Hal itu terpaksa dilakukan, karena keuangan Pemkab Pandeglang terbatas, terlebih dengan adanya efisiensi anggaran untuk pembangunan.
“Kita sudah sampaikan kepada pihak PUPR Banten, agar bisa membantu membangun jembatan Sarewu yang roboh. Alhamdulillah, jawabannya bagus dan masuk dalam skala prioritas. Karena Pemkab kekurangan anggaran, makanya kita sampaikan ke Pemprov Banten,” kata Ade, Kamis (24/4/2025).
Ade mengatakan, opsi kedua apabila Pemprov Banten tidak bisa membangun, yakni dengan menggunakan Dana Desa (DD) sebesar Rp100 juta. Dengan panjang jembatan sekira 12 meter, dan lebar dua meter lebih, dengan menggunakan pemasangan pelat baja.
“Kita sudah bicarakan dengan pihak desa, kalau memang Pemprov Banten tidak bisa membangun, kita akan gunkan DD untuk membangun jembatan itu. Tetapi kita berharap, Pemprov Banten bisa membantu,” ujarnya.
Baca Juga: Resmi Dilantik, Karang Taruna Pandeglang Segera Konsolidasi Hingga Tingkat Desa
Ade juga mengatakan, jembatan tersebut sangat penting karena menjadi akses utama masyarakat, untuk kegiatan perekonomian dan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan jembatan tersebut harus bisa segera dilaksanakan.
“Jembatan itu kan akses utama, karena menyambungkan dua wilayah. Kalau belum diperbaiki, tentunya masyarakat kesulitan beraktivitas karena harus menggunakan jalan lain dan memakan waktu lama,” tuturnya.
BeritaTerbaru
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Ade Muamar menyarankan, agar Pemkab Pandeglang segera berkomunikasi dengan Pemprov Banten, agar usulan pembangunan jembatan bisa segera direalisasikan.
“Setelah disampaikan usulan, segera komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Banten, agar bisa ditindaklanjuti. Jangan sampai, masyarakat terus mengeluh dan kesulitan akses dibiarkan,” pungkasnya. (adib)
