SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten, belum bisa memastikan bisa memanfaatkan Bus Listrik pada proyek Trans Banten, seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Kendatipun lebih ramah lingkungan, namun kontrak yang dilakukan dengan pihak swasta setidaknya 10 tahun. Hal itulah yang membuat Pemprov Banten ‘mikir-mikir’, untuk menggunakan bus listrik.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Tri Nurtopo mengatakan, saat ini yang sudah menyanggupi berkontrak untuk proyek Trans Banten itu adalah Perum Damri dengan menggunakan bus yang sudah ada, bukan bus baru.
Sebetulnya, kata Tri, pihak swasta bisa saja melakukan pengadaan bus baru. Namun, bila kendaraan tersebut hanya dipakai selama setahun oleh Pemerintah Provinsi Banten, maka pihak swasta menyatakan rugi. Apalagi, bila menggunakan sistem pengadaan, tidak ada jaminan mereka yang akan memenangkan lelang tersebut.
“Perusahana kalau beli baru tapi hanya dipakai setahun kan rugi. Apalagi belum ada kepastian apakah ditahun selanjutnya akan berlanjut kontraknya,” katanya.
Tri menjelaskan, pada hakikatnya pihak swasta juga menyanggupi jika Pemprov Banten ingin menggunakan bus listrik. Hanya saja, pihak ketiga mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan mobil listrik ini. Pasalnya, pihak ketiga ingin agar pengadaan mobnil listrik ini tidak hanya satu dua tahun melainkan sampai dengan 10 tahun.
“Kontrak 10 tahun. Seperti DKI Jakarta itu 10 tahun,” kata Tri, Senin (18/8/2025).
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Pihak swasta hanya ingin berkontrak 10 tahun karena dengan alasan pengadaan kendaraan listrik begitu besar dari sisi modal. Apalagi, secara infrastruktur untuk kendaraan listrik masih belum lengkap sehingga harus dibangun dan membutuhkan biaya besar.
Karena itu, bila ingin berinvestasi pada mobil listrik, anggaran yang harus disiapkan tidak kecil. Sehingga pihak ketiga ingin agar konrak diteken dengan jangka 10 tahun.
“Karena modalnya besar, pihak swasta ingin biar ada kepastian,” tambahnya.
Tri menyebut, bila kerja sama pengadaan mobil listrik ini jadi, Pemerintah Provinsi Banten perlu menyiapkan anggaran kurang lebih Rp4 Miliar untuk operasional bus. Anggaran untuk mewujudkan Trans Banten ini harud disediakan secara tahun berjalan.
“Karena biayanya lebih besar, makanya mereka minta multiyear. Anggaran operasional Rp4 miliar,” ujarnya. (luthfi)
