SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten, mengambil kebijakan menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Berdasarkan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2025, hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, target PAD Pemprov Banten yang semula sebesar Rp8,319 Triliun, berkurang menjadi Rp6,934 Triliun, atau berkurang sekira Rp1,394 Triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Deden Apriandhi Hartawan membenarkan adanya penurunan target capaian PAD tahun 2025 sebesar Rp1,394 Triliun tersebut. Pengurangan itu ada pada pos Pajak Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp6,229 Triliun menjadi Rp6,253 Triliun atau bertambah Rp23,622 Miliar.
Kemudian, Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp284,752 Miliar menjadi Rp287,907 Miliar atau bertambah sebesar Rp3,154 Miliar. Selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula ditargetkan sebesar Rp62,058 miliar menjadi Rp49,444 miliar atau berkurang sekira Rp12,613 Miliar.
Terakhir, lain-lain PAD yang sah semula ditargetkan sebesar Rp1,743 Triliun menjadi Rp343,934 Miliar atau berkurang sebesar Rp1,399 Triliun.
“Dari sektor ini jika dihitung, target PAD kita berkurang menjadi Rp1,394 Triliun,” katanya, Rabu (22/10/2025).
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Kemudian, kata dia, pasa pos Pendapatan Transfer semula ditargetkan sebesar Rp3,511 Triliun menjadi Rp3,536 Triliun atau bertambah sebesar RpRp51,883 Miliar. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ada perubahan, yaitu sebesar Rp6,346 Miliar.
Dari pendapatan itu, kata dia, besaran APBD Pemprov Banten tahun 2025 semula ditargetkan sebesar Rp11,837 Triliun berubah menjadi Rp10,504 Triliun.
“Setelah dilakukan perhitungan, total belanja daerah secara keseluruhan mencapai Rp10,810 Triliun atau defisit Rp305,987 Miliar,” tandasnya.
Kekurangan itu, lanjutnya, ditutupi dengan Penerimaan Pembiayaan melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp444,485 Miliar dan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp138,498 Miliar.
“Sehingga defisit anggaran Rp305,987 Miliar itu dapat tertutupi,” tukasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Eko Susilo memastikan, pihaknya akan melakukan pengawasan dalam penggunaan anggaran tersebut. Tujuannya, agar setiap rupiah uang rakyat itu bisa dipergunakan untuk kepentingan publik.
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
“Terkait pengurangan target, yang pasti, kami akan mengoptimalkan sumber dana yang tersisa untuk betul-betul pemanfaatannya untuk program-program yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Tetap berjalan tegap kita, gak boleh cengeng,” ungkapnya.
Eko menilai, fenomena pengurangan target pendapatan dan pengurangan anggaran oleh Pemerintah Pusat harus bisa dijadikan pelajaran bagus. Dalam arti, Pemprov Banten dan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, harus bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk lebih berfikir cerdas dan memaksimalkan setiap potensi pendapatan yang ada.
“Justru harus semakin Pintar, dan segera menciptakan berbagai sumber pendapatan. Baik itu yang lama lebih ditingkatkan dan optimalkan lagi pendapatannya, maupun menciptakan sumber-seumber pendapatan baru yang lebih efektif,” ujarnya.
Eko mengaku, pihaknya juga sedang melakukan beberapa upaya agar efisiensi anggaran di Pemprov Banten dapat terlaksana dengan baik. Sehingga, kata dia, penggunaan APBD ditahun yang akan datang bisa semakin efektif dan efisien.
“Kita sedang melakukan evaluasi komprehensif terhadap BUMD yang belum maksimal, kita evaluasi , dan kita coba genjot dengan lebih baik berdasarkan evaluasi . Insyallah masih banyak potensi yang bisa dibuka,” paparnya.
“Detail nya belum bisa ngomong sekarang. Tetapi yang pasti, kalau dikasih susah, malah bagus. Jadi kita pada mikirnya juga lebih ekstra, jadi lebih pinter,” tutupnya, sambil berkelakar. (adib)
