SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo menyoroti rendahnya serapan anggaran Pemkot yang baru mencapai 56 persen hingga triwulan ketiga 2025. Ia mendesak pemerintah mempercepat realisasi belanja agar dana publik tidak mengendap terlalu lama. “Inti persoalan bukan soal angka di kas daerah, tapi seberapa efektif dan tepat waktu uang itu digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik,” kata Arief, Minggu (26/10/2025).
Ia juga menyoroti terkait adanya informasi dana Pemkot Tangerang yang disebut mengendap di bank sebagaimana yang dimuat di salah satu media nasional hingga Rp 1,58 triliun. Menurut Arief, dana di bank tidak selalu berarti dibiarkan. Sebagian menunggu waktu pembayaran atau pelaksanaan proyek fisik. “Masalahnya bukan tidak mau digunakan, tapi belum bisa karena proyek tertunda,” katanya.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman sebelumnya menyebut idealnya serapan anggaran per Oktober mencapai 72 persen. “Baru 58 persen dari rencana. Kita dorong agar di triwulan keempat bisa digenjot,” ujarnya.
Arief menilai selisih serapan tersebut menunjukkan keterlambatan realisasi program pembangunan. Ia mencontohkan proyek jalan lingkungan, drainase, dan RSUD Benda yang belum menunjukkan kemajuan signifikan. “Yang perlu dilakukan pemerintah bukan memperdebatkan angka, tapi mempercepat program tertunda. Kalau pelaksanaan tertinggal, lakukan langkah percepatan,” tegasnya.
Menurutnya, percepatan bisa dilakukan dengan memangkas birokrasi, menambah tenaga pelaksana, atau mengganti kontraktor yang tidak kompeten. Ia juga menekankan pentingnya manajemen risiko sejak awal agar hambatan bisa diantisipasi.
Arief memperkirakan realisasi pembangunan tertinggal sekitar tiga bulan dari target. Karena itu, ia mengingatkan agar percepatan di akhir tahun tidak dilakukan secara terburu-buru. “Proyek yang dikebut bisa menurunkan kualitas pekerjaan. Bukan hanya cepat selesai, tapi juga harus berkualitas dan bermanfaat,” katanya.
Baca Juga: Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang Dorong Pengawasan MBG Diperkuat
DPRD, lanjut Arief, akan memperketat pengawasan dan mendorong pemerintah rutin melaporkan perkembangan realisasi belanja. “Kami tidak dalam posisi menyalahkan, tapi mendorong agar uang daerah segera kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan,” ujarnya.
Ia menegaskan, uang publik harus produktif dan digunakan untuk kepentingan publik. “Belanja daerah adalah penggerak ekonomi. Jangan biarkan uang rakyat diam terlalu lama di rekening pemerintah,” pungkasnya. (mg01)
