SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten akan mengkaji penghentian sementara aktivitas truk tambang, selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Kebijakan itu penting dilakukan, untuk memperlancar aktivitas masyarakat baik yang akan mudik maupun yang melakukan liburan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandi mengatakan, meski dilakukan pembatasan jam operasional, namun di momen libur Nataru ini aktivitas masyarakat akan meningkat cukup tajam seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Ini sangat berpotensi menghambat kelancaran libur Nataru. Karena masyarakat yang berlibur akans bersaing dengan puluhan truk tambang di jalanan,” katanya, seusai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara virtual bersama seluruh Pemda, Senin (1/12/2025).
Untuk itu, Deden mengintruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten untuk melakukan kajian teknis bersama stackholder terkait rencana tersebut.
Apakah dengan tingginya aktivitas itu harus dilakukan penutupan sementara, atau hanya cukup dengan pembatasan jam operasional seperti yang saat ini sudah berjalan.
Baca Juga: Andra Soni dan Benyamin Davnie Sambangi Keluarga Jurnalis Donal di Tangsel
“Itu nanti ada tim yang melakukan kajian,” pungkasnya.
Diakui Deden, setiap momen libur panjang baik lebaran maupun nataru, kebijakan pembatasan kendaraan itu selalu dilakukan, kecuali untuk kendaraan sembako dan BBM dengan kebijakan yang dikeluarkan langsung dari pusat.
“Nah, untuk Nataru ini juga kami berharap ada kebijakan itu dari pusat,” tandasnya.
Untuk diketahui, Gubernur Banten melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 567 Tahun 2025 telah mengatur pembatasan jam operasional kendaraan angkutan tambang di wilayah Banten, dari mulai pukul 22.00-05.00 WIB.
Untuk mengefektifkan aturan itu, Pemprov Banten bersama stackholder melakukan pengetatan terhadap aktivitas tambang.
Kemudian terkait dengan kesiapsigaan bencana, diakui Deden Provinsi Banten masuk daerah yang menjadi prioritas kesiapsiagaan bencana air rob.
Baca Juga: DPRD Banten Pertanyakan Kekosongan Kepsek Hingga Plt Dirut RSUD
Hal itu mengingat, kondisi luas garis Pantai kita cukup panjang, sehingga kita semua harus bersiapsiaga menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
“Kita sudah menyiagakan sekitar 450 personel gabungan, termasuk dari BPBD Provinsi, Kabupaten dan Kota,” jelasnya.
Selain banjir rob, katanya, kesiapsiagaan juga dilakukan dalam potensi bencana banjir, longsor dan gagal teknologi, mengingat Banten merupakan daerah industry yang cukup padat.
“Kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat,” tukasnya.
Sementara, Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo mengaku, dirinya masih menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) mentri terkait dengan kebijakan libur Nataru. Biasanya, katanya, memang menjelang H-2 SKB itu baru turun.
“Bagaimana nanti isi SKB-nya itu kita akan tunggu saja. Nanti dari situ kita bisa kaji apakah harus ada penutupan sementara aktivitas truk tambang atau cukup pembatasan jam operasional seperti biasa,” ujarnya. (luthfi)
