SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Kebutuhan rumah layak untuk para guru di Kota Tangerang dinilai mendesak. Banyak dari mereka yang belum memiliki rumah pribadi, serta lebih memilih mengontrak. Terutama, guru honorer. Karena hal tersebut, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang tengah mewacanakan pembangunan rumah bagi guru-guru.
Ketua PGRI Kota Tangerang Jamaludin mengatakan, pembangunan bagi para guru tersebut rencananya akan menggunakan dana dari Corporate Social Responsibility (CSR). Saat ini jajarannya tengah berusaha untuk mencari perusahaan yang besedia memfasilasi pembangunannuya. “Kami sedang mencari lahan untuk pembangunam rumah bagi guru dan mencari kontraktor yang mampu diajak kerjasama membangun perumahan untuk guru,” ujarnya kepada Satelit News, Senin, (3/2)
PGRI Kota Tangerang kata Jamal lebih memilih lahan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang lantaran harganya relatif lebih murah. Bila dibandingakan dengan lahan yang berlokasi di Kota Tangerang jauh lenih mahal.
“Kalau di Kota Tangerang tanah luar biasa mahalnya,” katanya.
Menurut dia wacana ini sangat didukung olek Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah. Karena berkaitan dengan kesejahteraan guru di Kota Tangerang. Walikota dua periode tersebut mengusulkan agar guru mendapatan fasilitas apatemen saja dari pada rumah.
Bahkan, lanjut Jamal, Arief Wismansyah telah menawarkan Apartemen di Poris. Lantaran, disana dia mendapat kabar kalau Apartemen Poris akan dijual murah. “Kata Pak Wali mau dikenalkan. Ya mudah- mudahan kalau harganya murah, pasaran Rp 200 juta dijual Rp 150 juta kita ambil,” ujarnya.
Baca Juga: Kota Tangerang Jadi Tuan Rumah HGN dan HUT PGRI, 30 Ribu Guru Bakal Hadir
Sementara, ketika disinggung terkait wacana penghapusan tenaga honorer, Jamal menyatakan menolak. Menurutnya, PGRI Kota Tangerang menolak dihapuskannya tenaga honorer oleh pemerintah pusat. Ketua PGRI Kota Tangerang Jamaludin mengatakan, dihapuskannya tenaga honorer membuat resah guru di Kota Tangerang.
Menurutnya guru honorer di Kota Tangerang sendiri jumlahnya 18 ribu orang. Jika pemerintah betul betul ingin menghapus tenaga honorer maka akan melumpuhkan pembelajaran di sekolah. “Kalau betul betul dilaksanakan bisa lumpuh proses belajar di sekolah, sebab selama ini yang menopang itu guru honorer yang jumlahnya 18 ribu lebih,” ujar Jamal.
Menurut Jamal, pihaknya keberatan dan menolak dihapuskannya tenaga honorer. Pihaknya mendesak pemerintah mencari solusi terbaik jika bersikeras ingin tetap menghapus tenaga honorer. Kalau tenaga honorer dihapus tidak ada penggantinya saya keberatan. Tapi kalau guru honorer dingkat semua menjadi PNS kami setuju. Yang penting ada solusi lain, jangan hanya menghapus tapi tanpa solusi,” jelasnya. (irfan/made)
