SATELITNEWS.COM, SERANG – Wakil Bupati Serang Najib Hamas, mengaku kaget mengetahui kerjasama payroll penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa oleh PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Serang mandek. Padahal tujuan awal kerjasama tersebut, adalah untuk memperkuat skala bisnis PT BPR Serang.
“Saya kaget kenapa belum jalan, kan filosofinya untuk memperkuat skala bisnis BPR maka pemerintah daerah harus punya kebijakan Diskresi terkait dengan mendelegasikan sebagian urusan keuangan Pemda kepada BPR,” kata Wakil Bupati Serang, Najib Hamas, Rabu (7/1/2026).
Pada saat itu, Kata Najib disepakati yang didelegasikan adalah Siltap di Pemerintah Desa. Karena unsur staf aparat desa butuh penguatan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga jika Payrollnya lewat BPR maka nyambung dengan program pembiayaan di BPR.
Kemudian selain itu berdasarkan evaluasi dari OJK, bahwa NPL PT BPR Serang perlu di perbaiki. Oleh karena itu untuk memperbaiki NPL tersebut tidak hanya dibutuhkan dana likuid, tetapi skala bisnis pembiayaan.
“Makanya kita tempuh dengan mempercayakan proses pembayaran Siltap itu melalui BPR. Itu sudah sampai ke kerjasama antara DPMD dan BPR, tinggal nanti gelondongan duitnya,” ujarnya.
Disinggung soal kerjasama Payroll Siltap perangkat desa tersebut mandek, Diakui Najib salah satu penyebabnya adalah adanya peralihan kepala OPD. Namun secara intern kedinasan seharusnya draft perjanjian kerjasamanya sudah diterima oleh Kepala DPMD Rudy Suhartanto dari Plt Kepala DPMD Febriyanto.
Baca Juga: Hadiri Khotmul Quran, Wabup Serang Ingatkan Soal Penguatan Pendidikan Karakter
“Harusnya sudah ada konsolidasi, kalau misalkan ada info itu (kerjasama payroll Siltap perangkat desa mandek) berarti ada yang perlu dibenahi di dinas terkait untuk serah terima kesinambungan kebijakan,” ujarnya lagi.
Najib juga berharap, DPMD tidak harus menunggu PT BPR Serang untuk meningkatkan layanan seperti menyediakan fasilitas ATM, agar payroll Siltap desa bisa dikelola oleh BPR. Menurutnya, dengan program ini, secara bertahap maka BPR akan menyesuaikan.
“Sejatinya memang ATM di BPR belum terlalu perlu untuk desa, karena biasanya satu kali duit masuk langsung habis, gak ada bolak balik ke ATM, itu sudah mekanisme antar nasabah dengan bank. Tapi sebagai pranata keuangan formula itu harus sudah disiapkan,” tuturnya.
Najib menegaskan Payroll Siltap perangkat desa ini harus segera dilaksanakan. “Harusnya paling lambat Desember kemarin, tapi karena masa transisi antara OPD dan segala macam diharapkan Januari jalan, karena proses payroll bagian dari komitmen Pemda untuk memperkuat BUMD, tidak hanya sekedar urusan gaji,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait dengan pengelolaan payroll siltap perangkat desa oleh PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Serang, mandek. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang, berdalih sampai hari ini belum menerima Draf PKS tersebut.
Padahal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) yang saat itu dijabat oleh Febriyanto sebagai Plt Kepala Dinas dan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Serang telah melakukan Penandatanganan Kerjasama (PKS) terkait dengan payroll Siltap aparatur desa dan BPD, Rabu (8/10/2025).
Baca Juga: Kunjungi Puskesmas Kibin, Wabup Najib Dorong Akses Jalan dan PJU Diperbaiki
Penandatanganan disaksikan langsung Wakil Bupati Serang M Najib Hamas di ruangan kerjanya.
“Yang tahun kemarin antara DPMD dan BPR mengenai payroll itu baru sebatas rapat dinas, belum masuk dalam konstruksinya, Draftnya PKS nya belum ada sampai hari ini,” kata Kepala DPMD Kabupaten Serang, Rudy. (sidik)
