SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Gelombang penolakan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung atau dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus bergulir. Kali ini, penolakan datang dari gabungan mahasiswa tiga kampus di Kota Tangerang, yakni STISNU, Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), dan Universitas Yuppenyek.
Puluhan mahasiswa dari ketiga kampus tersebut menggelar aksi unjuk rasa di depan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang, Kamis (15/1/2026). Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana perubahan mekanisme Pilkada yang dinilai berpotensi menggerus kedaulatan rakyat.
Koordinator Lapangan aksi, Aditya Nugraha, menegaskan bahwa pihaknya secara tegas menolak skema Pilkada yang ditentukan oleh DPRD. Menurutnya, mekanisme tersebut berisiko meminimalkan partisipasi publik dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi.
“Karena apa? Keterlibatan masyarakat sangat minim ketika peraturan itu disahkan. Padahal, dalam Pilkada, peran masyarakat sangat penting,” ujar Aditya di sela-sela aksi.
Ia menilai suara rakyat bukan sekadar formalitas dalam demokrasi elektoral, melainkan bentuk kontrol sosial terhadap pemimpin yang dipilih. Ketika hak tersebut dihilangkan, kata dia, maka ruang kritik dan pengawasan publik akan semakin menyempit.
Aditya juga menyoroti kondisi sosial yang masih dihadapi masyarakat, khususnya di Kota Tangerang. Ia menyebut, meskipun kepala daerah saat ini dipilih secara langsung oleh rakyat, masih banyak warga yang kesulitan mengakses pendidikan dan pekerjaan.
Baca Juga: Layanan SIM Keliling Kota Tangerang Senin 5 Oktober, Cek Lokasinya
“Pemimpin yang dipilih langsung saja masih banyak yang tidak memiliki nilai kerakyatan. Kita lihat, masih banyak masyarakat yang tidak bisa sekolah dan tidak punya pekerjaan. Apalagi jika nanti kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kita tidak tahu mereka berasal dari mana dan kepentingan apa yang mereka bawa,” tegasnya.
Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dalih perubahan sistem Pilkada, Aditya menilai argumen tersebut tidak berdasar. Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin melakukan penghematan, evaluasi seharusnya diarahkan pada program-program lain yang menyedot anggaran besar.
“Kalau alasannya biaya Pilkada terlalu besar, itu tidak masuk akal. Yang seharusnya dievaluasi adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah berani menggelontorkan anggaran hingga Rp335 triliun dari APBN 2026 untuk program tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Aditya menegaskan bahwa aliansinya menghendaki Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan masyarakat luas dalam proses demokrasi.
“Kami ingin Pilkada tetap seperti biasa, melibatkan masyarakat dalam memilih kepala daerah maupun presiden. Kedaulatan rakyat itu sangat penting dan suara rakyat harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, para mahasiswa mendesak Pemerintah Kota dan DPRD Kota Tangerang untuk berani menyatakan sikap menolak wacana Pilkada tidak langsung. Mereka juga menegaskan akan terus melakukan perlawanan apabila usulan tersebut tetap dipaksakan.
Baca Juga: Bupati Tangerang Dorong Bahasa Sunda, Jawa, dan Betawi Jadi Warisan Generasi Muda
“Kami tidak akan diam. Kami akan terus menyuarakan hal ini agar masyarakat Kota Tangerang tahu bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu mencederai demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat,” pungkas Aditya. (ari/aditya)
