SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah dan instansi terkait, melakukan rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi jelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan itu dilakukan, sebagai upaya mengendalikan agar kenaikan harga tidak terlalu membebani masyarakat, karena pada momen Ramadan beberapa komoditas kerap mengalami kenaikan harga, karena tingginya permintaan masyarakat.
Rapat tersebut dilakukan, karena terjadi fenomena baru terkait laju inflasi di tahun 2025 hingga awal tahun 2026, yaitu daerah penghasil cabai merah, gula merah dan lainnya di Banten, menjadi penyumbang inflasi terbesar. Daerah itu, seperti di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, Ameriza M Moesa mengatakan, pihaknya mencatat inflasi bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan, melainkan merambah hingga perdesaan, terutama Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
“Inflasi tahun 2025, sekitar 2,74 persen, terbesar itu justru dari gula merah, cabai merah, dan lainnya. Justru di daerah penghasil seperti di Kabupaten Pandeglang dan Lebak menyumbang inflasi sampai 1 persen lebih,” kata Ameriza, Rabu (11/2/2026).
“Jadi hasil panen cabai dari Pandeglang dan Lebak, dijual dulu ke Tangerang, kemudian dijual lagi ke Pandeglang dan Lebak,” timpalnya.
Baca Juga: Mudahkan Pembayaran PKB, Pemprov Banten Luncurkan QRIS Samling
Dia mengatakan, ada beberapa komoditas yang diprediksi bakal mengalami kenaikan harga menjelang dan selama Ramadan 2026, yaitu cabai merah, daging ayam ras, dan telur.
Terkait hal itu, dia meminta agar Pemprov Banten menaruh perhatian serius terhadap beberapa komoditas itu.
“Biasanya komoditas itu naik, menjelang dan selama Ramadan. Nah, inilah kiranya teman-teman TPID agar bisa menjaga. Kalaupun ada kenaikan, tapi naiknya dengan harga yang wajar,” tambahnya.
Dia mengaku, akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Banten dalam hal menekan laju inflasi, khususnya selama Ramadan hingga selesai perayaan Idul Fitri. Tindakan itu dilakukan, agar kenaikan harga bisa dikendalikan dan tidak membebani masyarakat.
“Kita susah sampaikan semuanya, apa saja yang terjadi, penyebab inflasinya apa saja. Kita juga meminta kepada teman-teman TPID, agar bisa segera menindaklanjutinya,” pungkasnya.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, terkait adanya inflasi didaerah perdesaan, pihaknya akan segera melakukan pembahasan internal agar kenaikan tersebut dapat dikendalikan. Dengan begitu, masyarakat diharapkan tidak terbebani oleh kenaikan harga yang signifikan.
Baca Juga: DPRD Banten Pertanyakan Kekosongan Kepsek Hingga Plt Dirut RSUD
“InsyaAllah, nanti kita akan diskusikan dengan BI, tadi juga sudah disampaikan oleh BI, ternyata di daerah-daerah penghasil justru terjadi inflasi yang tinggi,” pungkasnya.
Andra juga mengatakan, pihaknya sudah membuat beberapa skema ketika terjadi kenaikan harga selama Ramadan, seperti melakukan operasi pasar (OP), menjaga pasokan barang agar tidak terjadi kelangkaan, dan beberapa skema lainnya.
Tujuannya, agar tidak terjadi kenaikan komoditas atau kebutuhan masyarakat secara signifikan.
“Tentu sudah kita siapkan, untuk melakukan operasi pasar jika terjadi kenaikan, kita juga akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan harga agar tidak terlalu naik, menjaga pasokan juga sudah kita lakukan termasuk cadangan pangan,” tuturnya.
Andra mengatakan, hingga saat ini laju inflasi di Provinsi Banten masih terkendali, dan tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan. Meski demikian, pihaknya akan terus berupaya agar harga kebutuhan pokok masyarakat tidak melonjak selama Ramadan sampai Idul Fitri.
“Inflasi merupakan indikator penting, karena berdampak langsung terhadap masyarakat rentan. Memasuki Ramadan dan Idul Fitri, tekanan inflasi cenderung tinggi karena banyaknya permintaan masyarakat, dan bisa mengganggu distribusi dan lainnya,” tuturnya.
“Ini menjadi momentum penting untuk pengendalian inflasi tahun 2026, serta memperkuat sinergitas dengan OP, pengamanan distribusi dan lainnya. Kita akan memperkuat distribusi, pasokan, dan cadangan disemua kabupaten/kota,” tutupnya. (adib)
