SATELITNEWS.COM, SERANG – Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, genap satu tahun memimpin di Banten. Meski telah banyak melaksanakan program kerja, namun hal itu masih dinilai standar dan hanya sekedar rutinitas.
Salah satu penilaian itu, disampaikan pengamat kebijakan publik Ahmad Sururi. Kata dia, selama satu tahun ini keduanya menerapkan sikap kepemimpinan yang normatif, belum ada kebijakan yang strategis, cenderung cari aman dan hanya rutinitas.
Padahal, banyak persoalan di Banten yang harus mendapatkan perhatian serius dari Gubernur Banten dan kepala daerah di kabupaten/kota lainnya.
“Prioritaskan kepada kebijakan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur transportasi terutama di daerah selatan, ini yang harus diakselerasi agar ketimpangan utara-selatan secara bertahap teratasi,” katanya, Jumat (20/2/2026).
Sururi menyampaikan, masyarakat Banten rasional dan tidak mengharapkan keajaiban Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah menyulap Banten menjadi provinsi termaju se Indonesia.
Tetapi yang diharapkan hanya aksi kerja nyata bukan kebanyakan meresmikan event dan seremonial, arah yang jelas pembangunan Banten dan berani melakukan reformasi birokrasi sikat habis Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca Juga: 1.500 Keluarga di Kota Tangerang Terima Bansos, Sachrudin Dorong Kemandirian Keluarga
“Selama satu tahun ini, capaian prestasi administratif cukup oke, terlihat serapan anggarannya bagus, pemerintahan stabil, beberapa jabatan strategis terisi, program berjalan dan sebagainya,” tambahnya.
Dia berpesan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemimpin di Banten. Pertama, mengurangi pola kepemimpinan administratif seperti menghadiri event peresmian, seremonial, karena kemiskinan dan pengangguran Banten tidak akan berkurang karena pencitraan dan kegiatan seremonial.
Kedua, lanjutnya, perbanyak kunjungan ke wilayah selatan yaitu Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Rencanakan yang matang, kemudian buat desain pembangunan selatan yang terintegrasi, bila perlu buat tim percepatan pembangunan selatan Banten.
“Ketiga, bersihkan praktik-praktik buruk birokrasi seperti politik balas jasa, praktek negoisasi jabatan, mark up harga dan sebagainya,” tandasnya.
Sururi menegaskan, keduanya belum bisa menjawab kepercayaan masyarakat Banten yang telah memberikan mandat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Artinya, keduanya belum menjalankan tugas dengan baik dan benar.
“Belum menjawab, pointnya pada sektor pendidikan yang terkoneksi dengan pengangguran misalnya, ketimpangan utara-selatan harus segera diatasi. Investasi Banten tinggi tapi kenapa pengangguran tinggi? Ini yang harus dianalisis dan dicari solusinya,” tukasnya.
Baca Juga: DPD RI Apresiasi Program Bang Andra, Gubernur Banten Raih Penghargaan
Sururi mengatakan, Pemprov Banten harus segera melakukan koreksi kebijakan yang stigmanya hanya menguntungkan elit. Melainkan harus lebih fokus terhadap desain ekonomi, pendidikan, dan kesehatan agar semakin baik.
“Saat ini, KKN di Banten muncul dalam bentuk baru wajah lama, ini harus disikat dan pendekatannya harus berani, karena jika tidak empat tahun kedepan tidak ada perubahan,” imbuhnya. (adib)
