SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Kecelakaan antara kereta Commuter Line rute Bandara Soekarno-Hatta dan sebuah truk trailer di perlintasan rel Stasiun Poris kembali memantik sorotan tajam terhadap keselamatan infrastruktur transportasi di kawasan padat penduduk. Peristiwa yang terjadi pada Jumat pagi, 20 Februari 2026 itu dinilai sebagai peringatan serius bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret.
Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan, Teja Kusuma, mendorong agar pembangunan jalan alternatif berupa flyover atau underpass di lintasan rel Stasiun Poris segera direalisasikan. Menurutnya, tingginya volume kendaraan yang melintas sudah tidak lagi sebanding dengan kondisi perlintasan sebidang yang ada saat ini.
“Pembangunan flyover atau underpass di lintasan Stasiun Poris adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Volume pengguna jalan sangat tinggi, ditambah kawasan ini dikelilingi permukiman padat penduduk. Ini soal keselamatan,” kata Teja, Sabtu (21/2/2026).
Ia menilai, perlintasan sebidang di kawasan tersebut sudah lama menjadi titik rawan kecelakaan. Tanpa perubahan infrastruktur yang mendasar, risiko serupa akan terus menghantui warga dan pengguna jalan.
“Kejadian ini harus memantik evaluasi total di mana pun perlintasan kereta api berada di jalur padat penduduk. Jika tidak diperbaiki infrastrukturnya melalui pembangunan flyover atau underpass, maka jalur Stasiun Poris akan terus menjadi arena gladiator tanpa solusi,” tegasnya.
Teja menjelaskan, perlintasan rel di kawasan Stasiun Poris selama ini dikenal sebagai salah satu titik dengan tingkat kemacetan tinggi di Kota Tangerang. Pada jam sibuk pagi dan sore hari, antrean kendaraan kerap mengular panjang akibat arus lalu lintas yang bertemu langsung dengan jalur rel aktif.
Baca Juga: Layanan SIM Keliling Kota Tangerang Senin 5 Oktober, Cek Lokasinya
Tak hanya itu, ia menyebut kontur rel yang relatif lebih tinggi dibandingkan badan jalan turut menjadi hambatan, khususnya bagi kendaraan besar seperti truk dan trailer. Kondisi tersebut dinilai berisiko dan kerap memicu insiden, mulai dari kendaraan tersangkut hingga kecelakaan lalu lintas.
“Di lokasi itu, kemacetan sudah sering terjadi, kecelakaan juga berulang. Ditambah lagi permukaan rel yang lebih tinggi dari jalan membuat kendaraan, terutama yang bermuatan besar, sangat rawan tersangkut. Ini bukan kejadian yang berdiri sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, situasi tersebut menunjukkan bahwa perlintasan sebidang di Poris sudah tidak lagi ideal untuk dipertahankan di tengah kepadatan kawasan dan tingginya mobilitas warga.
“Karena itu, solusinya harus konkret. Tidak cukup hanya imbauan atau pengaturan sementara. Harus ada pembangunan flyover atau underpass agar arus kendaraan dan kereta benar-benar terpisah. Ini soal keselamatan publik,” tegasnya.
Selain mendorong pembangunan infrastruktur, Teja juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh pascakecelakaan. Ia menyebut persoalan yang muncul bukan hanya soal lintasan rel, tetapi juga menyangkut manajemen transportasi dan budaya tertib berlalu lintas.
“Manajemen transportasinya, kondisi dan kerusakan kereta, infrastruktur jalan, sarana publik yang rusak, hingga kerugian materiil penumpang akibat pembatalan perjalanan, semuanya harus menjadi evaluasi besar. Termasuk budaya tertib lalu lintas kita,” ujarnya.
Baca Juga: Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Siapkan Tiga Usulan Raperda 2027
Sebagaimana diketahui, kecelakaan hebat terjadi di lintasan rel Stasiun Poris pada Jumat pagi, 20 Februari 2026. Kereta Commuter Line tujuan Bandara Soekarno-Hatta bertabrakan dengan sebuah truk trailer yang gagal melintasi rel.
Insiden tersebut sempat mengganggu operasional kereta dan aktivitas warga pada jam sibuk pagi hari. Meski demikian, pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian yang timbul sebagian besar bersifat materiil serta berdampak pada keterlambatan perjalanan penumpang.
Bagi Teja, kecelakaan ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan instansi terkait untuk tidak lagi menunda solusi permanen.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Jangan menunggu korban jiwa baru kita bergerak,” pungkasnya. (ari/aditya)
