SATELITNEWS, KOTA TANGERANG—DPRD Kota Tangerang mendesak percepatan penyelesaian sejumlah persoalan infrastruktur yang hingga kini belum tuntas. Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain pembebasan lahan di Jalan KH Hasyim Ashari, pelebaran jalan di kawasan Danau Cipondoh, serta penanganan akses menuju Jembatan Kedaung.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Apanudin, mengatakan pemerintah perlu segera menuntaskan berbagai hambatan yang selama ini menghambat optimalisasi pembangunan infrastruktur di Kota Tangerang.
Menurut dia, proses pembebasan lahan di Jalan KH Hasyim Ashari yang melibatkan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang harus segera diselesaikan. Pasalnya, persoalan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian menyeluruh.
“Kita berharap proses pembebasan lahannya segera dituntaskan. Persoalan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu dan hingga saat ini belum selesai secara menyeluruh,” kata Apanudin, Rabu (3/6/2026). Pria yang karib disapa Jalu itu menilai, penyelesaian pembebasan lahan menjadi langkah penting untuk mendukung kelancaran pembangunan dan meningkatkan kapasitas jalan di salah satu koridor utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kota Tangerang.
Selain pembebasan lahan Jalan KH Hasyim Ashari, DPRD juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pelebaran jalan di kawasan Danau Cipondoh. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan yang kerap dikeluhkan masyarakat, terutama pada jam-jam sibuk. Apanudin mengatakan, peningkatan kapasitas jalan di kawasan tersebut diperlukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus mendukung mobilitas warga yang terus meningkat seiring perkembangan kawasan.
Perhatian serupa juga diberikan terhadap akses menuju Jembatan Kedaung. Meski pembangunan jembatan telah selesai dilakukan, akses jalan menuju lokasi masih mengalami penyempitan sehingga dinilai belum mampu mendukung fungsi jembatan secara maksimal.
Baca Juga: Polemik Paripurna, Bupati Lebak Buka Suara
Menurut politisi Partai Gerindra itu, pemerintah perlu segera memperjelas kewenangan dan menyiapkan anggaran pembebasan lahan agar persoalan tersebut dapat segera diatasi. “Jembatan Kedaung sudah dibangun, namun akses jalannya masih mengalami penyempitan. Kita berharap Dinas PUPR segera mengalokasikan pembebasan lahan agar manfaat pembangunan jembatan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” ujar salah satu wakil rakyat terlama di Kota Tangerang ini.
Ia menambahkan, sejumlah persoalan infrastruktur tersebut telah berulang kali menjadi perhatian DPRD dan disampaikan kepada Pemerintah Kota Tangerang dalam berbagai forum pembahasan. Namun hingga kini, penyelesaiannya masih bergantung pada kesiapan anggaran serta prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Karena itu, DPRD berharap pemerintah dapat mempercepat langkah-langkah penyelesaian agar proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan transportasi di Kota Tangerang. (ari)
