SATELITNEWS.COM, SERANG—Sebanyak 32.600 pekerja rentan desa mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari Pemerintah Kabupaten Serang melalui Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan. Menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, inisiatif ini semakin mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Serang dalam menghadirkan perlindungan bagi pekerja rentan terhadap risiko sosial ekonomi.
Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, mengatakan Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan merupakan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Serang untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja rentan di wilayahnya.
“Program ini merupakan bentuk upaya nyata pemerintah daerah untuk menjamin hak atas kebutuhan dasar hidup yang layak bagi masyarakat kita yang bekerja pada sektor informal,” ujarnya.
Melalui Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Serang memastikan setiap desa memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada 100 pekerja rentan di wilayahnya.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Serang akan terus mengupayakan peningkatan cakupan perlindungan pekerja rentan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. “Semoga apa yang kami sampaikan di hari ini program ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi para pekerja yang ada dalam kelompok rentan yang ada di desa-desa,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Serang yang menggandeng pemerintah desa dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan.
Baca Juga: Tahun 2027, Pemkab Serang Gelar Pilkades Serentak di 191 Desa
“Kami mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Serang yang menempatkan perlindungan pekerja rentan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Program ini menunjukkan bahwa desa bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menghadirkan perlindungan bagi masyarakat pekerja,” kata Agung.
Upaya Pemerintah Kabupaten Serang dalam melindungi pekerja rentan bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Serang telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.234 RT/RW, Perangkat BPD, Kader Posyandu, dan pekerja rentan melalui pembiayaan APBD.
BeritaTerbaru
Saat ini Kabupaten Serang memiliki potensi 752.470 pekerja. Hingga Semester I Tahun 2026, sebanyak 337.407 pekerja atau 44,84 persen telah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih terdapat sekitar 415 ribu pekerja yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Di balik angka tersebut terdapat para petani, nelayan, pedagang kecil, buruh harian, pengemudi, pelaku UMKM, dan berbagai pekerja informal lainnya yang setiap hari bekerja untuk menghidupi keluarganya. Mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
Perluasan perlindungan tersebut diharapkan semakin memperkuat manfaat yang dirasakan masyarakat.
Sepanjang Semester I Tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat sebesar Rp273,67 miliar kepada 21.565 penerima manfaat di Kabupaten Serang. Manfaat tersebut meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun(JP), serta 556 beasiswa bagi anak peserta.
Baca Juga: Pemkab Serang Panen Bawang Merah untuk Dorong Produktivitas Petani
Data tersebut menunjukkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan ketika risiko terjadi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja.
Menurut Agung, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Serang, pemerintah desa, dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis menuju Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).
“Kami meyakini Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan berpotensi menjadi best practice nasional dalam perluasan perlindungan pekerja rentan berbasis desa. Kami berharap gerakan ini terus berkembang sehingga semakin banyak pekerja terlindungi dan cita-cita Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Serang dapat segera terwujud,” tutup Agung.
Ditemui di tempat yang sama Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Muhyidin, mengatakan bahwa Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan bagi pekerja yang selama ini rentan terhadap berbagai risiko pekerjaan.
“Program ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Serang dalam menghadirkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Langkah ini sangat strategis karena menyasar kelompok pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, namun belum seluruhnya memiliki perlindungan sosial,” ujar Muhyidin.
Ia menambahkan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar memberikan santunan ketika risiko terjadi, tetapi juga menjadi investasi sosial yang mampu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja.
“Ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, manfaat program BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap memiliki perlindungan finansial. Dengan demikian, masyarakat dapat bekerja dengan lebih tenang, produktif, dan sejahtera,” jelasnya.
Muhyidin juga berharap keberhasilan Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Serang dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten/kota lain di Provinsi Banten untuk memperluas cakupan kepesertaan pekerja rentan.
“Kami siap terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperluas Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Semakin banyak pekerja yang terlindungi, semakin kuat pula ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di Provinsi Banten,” tutup Muhyidin. (dm)
