SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Pelaku usaha mikro di Kabupaten Tangerang semakin memburu akses permodalan melalui Program Dana Bergulir. Tingginya minat tersebut, ikut mendorong penyaluran modal usaha pada 2026 melonjak lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang mencatat peningkatan signifikan tersebut di tengah masifnya sosialisasi program yang menyasar pelaku usaha di berbagai wilayah kecamatan.
Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Oky Dwi Prasetyo, mengungkapkan, pertumbuhan penyaluran yang melesat tersebut dipicu masifnya sosialisasi program perkuatan modal ke puluhan wilayah kecamatan.
Menurut Oky, pihaknya telah menuntaskan sosialisasi program di 24 kecamatan. Pada September ini, UPTD akan menyisir lima kecamatan tersisa untuk merampungkan target sosialisasi.
“Alhamdulillah, kalau kita bandingkan terkait dengan penyaluran kepada usaha mikro dengan tahun lalu, grafiknya meningkat tajam di atas 100 persen. Bulan ini (September) kita tuntaskan ke lima kecamatan sisanya, yaitu Tigaraksa, Kosambi, Teluknaga, Sukamulya, dan Jayanti,” kata Oky Dwi Prasetyo kepada Satelit News, Kamis (3/9).
Meski tren penyaluran menunjukkan perkembangan positif, Oky tidak menampik masih adanya kendala dalam proses permohonan dari sektor koperasi. Salah satu hambatan utama adalah penyesuaian regulasi dalam penyusunan laporan keuangan.
Baca Juga: Genset Mini Karang Taruna Curug Sangereng Antar Kabupaten Tangerang Juara TTG Banten 2026
Koperasi kini diwajibkan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) terbaru, menggantikan standar SAK ETAP yang sebelumnya digunakan.
“Kendala koperasi sejauh ini ada pada pemenuhan persyaratan administrasi, agunan, dan penyusunan laporan keuangan baru berbasis SAK Entitas Privat,” jelas Oky.
Kendati demikian, UPTD telah berhasil mengeksekusi pencairan untuk empat koperasi pada tahun ini. Salah satunya Koperasi Merah Putih Rancalabuh yang mendapatkan kucuran dana senilai Rp75 juta untuk kebutuhan modal usaha.
Adapun nilai pinjaman untuk koperasi dipatok minimal Rp50 juta, dengan batas maksimal 20 persen dari total kekuatan modal sendiri koperasi tersebut.
“Sementara untuk sektor usaha mikro perorangan, plafon yang disediakan berkisar antara Rp25 juta hingga Rp200 juta,” sebutnya.
Menurut Oky, banyaknya UMKM yang tertarik dengan Program Dana Bergulir Kabupaten Tangerang diduga karena bunganya jauh lebih bersahabat bagi pelaku usaha kecil dibandingkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) milik perbankan konvensional.
Baca Juga: Kepala Kantah Kabupaten Tangerang Lantik Empat PPAT, Tekankan Profesionalisme dan Integritas
Bunga KUR berada di angka 6 hingga 9 persen per tahun, sementara dana bergulir Pemerintah Kabupaten Tangerang hanya membebankan jasa sebesar 4 persen per tahun.
Keunggulan lainnya, program ini melonggarkan aturan dengan tidak menerapkan sistem BI Checking atau SLIK OJK. UPTD lebih memilih menerjunkan tim untuk melakukan survei riil dan verifikasi lingkungan guna menguji kelayakan usaha di lapangan.
“Masyarakat kecil sering kali terkendala BI Checking hanya karena keterlambatan kecil seperti kredit motor. Di sini tidak ada BI Checking, kita gantikan dengan survei lapangan langsung agar datanya valid,” tegas Oky.
Selain bunga rendah dan tanpa BI Checking, program ini juga membebaskan nasabah dari sanksi penalti jika ingin melakukan pelunasan lebih awal. Nasabah hanya diwajibkan membayar sisa pokok pinjaman dan bunga berjalan pada bulan pelunasan.
Kemudahan-kemudahan inilah yang dinilai efektif menyelamatkan para pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang dari jeratan rentenir atau bank emok.
“Banyak warga yang mengaku terbantu dan senang. Mereka bahkan ikut menyebarkan informasi ini ke pelaku usaha lain agar tidak terjerat bank emok,” jelas Oky.
Di sisi lain, ketersediaan anggaran juga menjadi penopang keberlanjutan program tersebut. Oky menegaskan, ketahanan modal lembaga yang dipimpinnya saat ini sangat sehat.
Tahun lalu, UPTD menerima suntikan Penyertaan Modal Daerah (PMP) sebesar Rp20 miliar. Secara akumulatif sejak awal berdiri, total dana yang dikelola dan diputar sudah menembus hampir Rp100 miliar.
“Dana totalnya sudah hampir Rp100 miliar. Uang itu yang kita pinjamkan ke masyarakat, lalu dari pembayaran masuk lagi, kita gulirkan lagi ke pelaku usaha lainnya. Skemanya murni berputar secara bergulir,” urainya.
Menariknya, skema perputaran uang yang mandiri tersebut membuat UPTD tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang untuk biaya operasional.
Seluruh belanja pegawai, perjalanan dinas (SPPD), hingga pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) ditutupi secara mandiri dari pendapatan jasa sebesar 4 persen tersebut.
“Porsi anggaran dari APBD kecil sekali, tahun ini hanya dikasih untuk kebutuhan sosialisasi saja. Sisanya, kami sudah hampir 100 persen mandiri dari pendapatan jasa. Jadi, kami tidak lagi bergantung penuh pada kucuran dana APBD,” pungkas Oky.
Kemudahan sistem dan kemandirian tata kelola inilah yang dinilai efektif membantu para pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang agar terhindar dari jeratan rentenir ilegal atau bank emok.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Anna Ratna Maemunah, menambahkan, kemudahan sistem dan kemandirian tata kelola tersebut dinilai efektif menyelamatkan para pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang dari jeratan rentenir ilegal atau bank emok.
Menurut Anna, saat ini jumlah pelaku UMKM yang telah terdaftar kurang lebih sebanyak 61.000 UMKM.
“Banyak warga yang mengaku terbantu dan senang. Mereka bahkan ikut menyebarkan informasi ini ke pelaku usaha lain agar tidak terjerat bank emok,” katanya. (alfian/aditya)
